Denpasar (Antara Bali) - Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar jangan sampai angka putus sekolah meningkat, seiring tidak dialokasikannya lagi beasiswa miskin dari pemprov setempat.
"Sekarang dengan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi, beasiswa miskin untuk anak-anak SD dan SMP sudah tidak dialokasikan. Ini artinya pemerintah kabupaten/kota harus bersiap, jangan sampai anak-anak ini putus sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani di Denpasar, Minggu.
Pada tahun-tahun sebelumnya, beasiswa miskin untuk jenjang SD diberikan sebesar Rp620 ribu untuk setiap siswa, sedangkan untuk setiap siswa SMP sebesar Rp890 ribu. Ada juga beasiswa miskin untuk siswa jenjang SMA sebesar Rp2 juta dan setiap siswa SMK sebesar Rp3,2 juta.
Dana yang dialokasikan Pemprov Bali untuk program kartu beasiswa miskin tersebut mencapai lebih dari Rp100 miliar.
TIA mengemukakan, dana itu di luar bantuan operasional sekolah (BOS), sehingga bagi siswa masih ada dana cadangan untuk mereka, misalnya untuk membeli pakaian hingga perlengkapan pendidikan lainnya.
"Ini yang kami ingatkan kembali kabupaten/kota supaya `ngeh`, jangan sampai 2017 ini banyak anak yang terpaksa harus putus sekolah. Sementara itu, pemerintah provinsi tidak boleh lagi mengalokasikan beasiswa untuk siswa SD dan SMP karena bukan kewenangan kami," ucapnya.
Dia sangat mengharapkan pemerintah kabupaten/kota untuk mencermati dengan baik, terutama bagi siswa dengan risiko putus sekolah yang tinggi dari keluarga miskin.
Di sejumlah kantong-kantong kemiskinan, seperti di Kabupaten Karangasem dan Buleleng, TIA tidak memungkiri banyak siswa harus putus sekolah karena mereka dipaksa untuk membantu orang tua sebagai pencari nafkah.
"Anak-anak yang seharusnya bersekolah, digunakan sebagai sumber pendapatan, khususnya bagi keluarga miskin," katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun di Disdikpora Provinsi Bali, untuk jenjang SMA/MA/SMK pada tahun ajaran 2014/2015 saja memang belum terbebas dari putus sekolah.
Saat itu, masih ada 624 siswa (0,38 persen) dari total 166.013 siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kabupaten, termasuk di Kota Denpasar.
Sesuai data tersebut, jumlah angka putus sekolah menuju jenjang SMA/SMK tertinggi terdapat di Kabupaten Buleleng yakni sebanyak 230 siswa, disusul dengan Kabupaten Badung sebanyak 106 siswa. Putus sekolah terkecil terjadi di Kabupaten Klungkung, hanya sebanyak 26 orang. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Sekarang dengan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi, beasiswa miskin untuk anak-anak SD dan SMP sudah tidak dialokasikan. Ini artinya pemerintah kabupaten/kota harus bersiap, jangan sampai anak-anak ini putus sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani di Denpasar, Minggu.
Pada tahun-tahun sebelumnya, beasiswa miskin untuk jenjang SD diberikan sebesar Rp620 ribu untuk setiap siswa, sedangkan untuk setiap siswa SMP sebesar Rp890 ribu. Ada juga beasiswa miskin untuk siswa jenjang SMA sebesar Rp2 juta dan setiap siswa SMK sebesar Rp3,2 juta.
Dana yang dialokasikan Pemprov Bali untuk program kartu beasiswa miskin tersebut mencapai lebih dari Rp100 miliar.
TIA mengemukakan, dana itu di luar bantuan operasional sekolah (BOS), sehingga bagi siswa masih ada dana cadangan untuk mereka, misalnya untuk membeli pakaian hingga perlengkapan pendidikan lainnya.
"Ini yang kami ingatkan kembali kabupaten/kota supaya `ngeh`, jangan sampai 2017 ini banyak anak yang terpaksa harus putus sekolah. Sementara itu, pemerintah provinsi tidak boleh lagi mengalokasikan beasiswa untuk siswa SD dan SMP karena bukan kewenangan kami," ucapnya.
Dia sangat mengharapkan pemerintah kabupaten/kota untuk mencermati dengan baik, terutama bagi siswa dengan risiko putus sekolah yang tinggi dari keluarga miskin.
Di sejumlah kantong-kantong kemiskinan, seperti di Kabupaten Karangasem dan Buleleng, TIA tidak memungkiri banyak siswa harus putus sekolah karena mereka dipaksa untuk membantu orang tua sebagai pencari nafkah.
"Anak-anak yang seharusnya bersekolah, digunakan sebagai sumber pendapatan, khususnya bagi keluarga miskin," katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun di Disdikpora Provinsi Bali, untuk jenjang SMA/MA/SMK pada tahun ajaran 2014/2015 saja memang belum terbebas dari putus sekolah.
Saat itu, masih ada 624 siswa (0,38 persen) dari total 166.013 siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kabupaten, termasuk di Kota Denpasar.
Sesuai data tersebut, jumlah angka putus sekolah menuju jenjang SMA/SMK tertinggi terdapat di Kabupaten Buleleng yakni sebanyak 230 siswa, disusul dengan Kabupaten Badung sebanyak 106 siswa. Putus sekolah terkecil terjadi di Kabupaten Klungkung, hanya sebanyak 26 orang. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017