Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali menggelar forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2018 untuk mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat.
"Dari masukan masyarakat tersebut, selanjutnya kami sempurnakan. Setelah penyempurnaan, nantinya akan menjadi rancangan akhir RKPD. RKPD adalah turunan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, Putu Astawa, di Denpasar, Selasa.
Dia mengemukakan, setelah menjadi rancangan akhir RKPD, maka organisasi perangkat daerah (OPD) selanjutnya menyusun rencana kerja disertai dengan kebutuhan anggarannya.
"Dalam RKPD itu sudah kelihatan program-programnya, tinggal OPD yang menjabarkan program menjadi kegiatan," ucap Astawa saat menjadi pembicara pada forum tersebut.
Pihaknya nanti akan memverifikasi berbagai kegiatan yang diajukan dari OPD, dengan berpegangan pokok dari RKPD akhir.
"Intinya, mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, pemerintah dalam menyusun rencana kerja harus bersifat transparan dan sebelumnya melibatkan partisipasi publik," ujar Astawa.
Dalam forum konsultasi publik itu, sejumlah masukan yang mengemuka diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan budaya, pengangguran hingga persoalan pemukiman kumuh.
Seperti misalnya yang disampaikan Ketua Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Bali Provinsi Bali, I Gde Nala Antara, yang menyoroti penggunaan Bahasa Bali bagi masyarakat setempat.
Menurut dia, penguatan akar budaya sesungguhnya tidak hanya berkutat di bidang seni semata, melainkan juga dari sisi bahasa, aksara, dan sastra Bali.
Pihaknya mempertanyakan hingga saat ini belum ada data demografi yang menggambarkan berapa persen masyarakat Bali yang masih menggunakan bahasa Ibunya, padahal Bahasa Bali telah dipelajari secara "online" oleh masyarakat dari 86 negara.
"Agar tidak tercerabut dari akar budaya, sangat penting artinya kita melestarikan bahasa dan sastra Bali. Kami juga mengapresiasi telah dibentuknya para penyuluh Bahasa Bali yang diterjunkan ke desa-desa," ujar Nala.
Sementara itu, Direktur Poltekes Denpasar Anak Agung Ngurah Kusuma Jaya mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan Pemprov Bali, khususnya menjadi mitra pemerintah untuk melakukan pengabdian pada masyarakat di bidang kesehatan.
Selain itu dapat bersinergi dengan Pemprov Bali dalam mendukung berbagai program unggulan yang telah ditetapkan.
Sedangkan akademisi dari Unhi Denpasar Prof Dewi menyoroti "kue" pembangunan Bali yang belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Bali karena masyarakat setempat tidak mau memanfaatkan peluang yang ada.
Di sektor-sektor informal, ujar dia, justru saat ini dikuasai oleh penduduk luar Bali dan masyarakat setempat malah lebih suka menganggur.
"Oleh karena itu, saya harapkan pemerintah dapat terus memberikan pelatihan keterampilan pada generasi muda Bali sehingga kue pembangunan juga dapat dinikmati oleh masyarakat kita," ujar Dewi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Dari masukan masyarakat tersebut, selanjutnya kami sempurnakan. Setelah penyempurnaan, nantinya akan menjadi rancangan akhir RKPD. RKPD adalah turunan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, Putu Astawa, di Denpasar, Selasa.
Dia mengemukakan, setelah menjadi rancangan akhir RKPD, maka organisasi perangkat daerah (OPD) selanjutnya menyusun rencana kerja disertai dengan kebutuhan anggarannya.
"Dalam RKPD itu sudah kelihatan program-programnya, tinggal OPD yang menjabarkan program menjadi kegiatan," ucap Astawa saat menjadi pembicara pada forum tersebut.
Pihaknya nanti akan memverifikasi berbagai kegiatan yang diajukan dari OPD, dengan berpegangan pokok dari RKPD akhir.
"Intinya, mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, pemerintah dalam menyusun rencana kerja harus bersifat transparan dan sebelumnya melibatkan partisipasi publik," ujar Astawa.
Dalam forum konsultasi publik itu, sejumlah masukan yang mengemuka diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan budaya, pengangguran hingga persoalan pemukiman kumuh.
Seperti misalnya yang disampaikan Ketua Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Bali Provinsi Bali, I Gde Nala Antara, yang menyoroti penggunaan Bahasa Bali bagi masyarakat setempat.
Menurut dia, penguatan akar budaya sesungguhnya tidak hanya berkutat di bidang seni semata, melainkan juga dari sisi bahasa, aksara, dan sastra Bali.
Pihaknya mempertanyakan hingga saat ini belum ada data demografi yang menggambarkan berapa persen masyarakat Bali yang masih menggunakan bahasa Ibunya, padahal Bahasa Bali telah dipelajari secara "online" oleh masyarakat dari 86 negara.
"Agar tidak tercerabut dari akar budaya, sangat penting artinya kita melestarikan bahasa dan sastra Bali. Kami juga mengapresiasi telah dibentuknya para penyuluh Bahasa Bali yang diterjunkan ke desa-desa," ujar Nala.
Sementara itu, Direktur Poltekes Denpasar Anak Agung Ngurah Kusuma Jaya mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan Pemprov Bali, khususnya menjadi mitra pemerintah untuk melakukan pengabdian pada masyarakat di bidang kesehatan.
Selain itu dapat bersinergi dengan Pemprov Bali dalam mendukung berbagai program unggulan yang telah ditetapkan.
Sedangkan akademisi dari Unhi Denpasar Prof Dewi menyoroti "kue" pembangunan Bali yang belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Bali karena masyarakat setempat tidak mau memanfaatkan peluang yang ada.
Di sektor-sektor informal, ujar dia, justru saat ini dikuasai oleh penduduk luar Bali dan masyarakat setempat malah lebih suka menganggur.
"Oleh karena itu, saya harapkan pemerintah dapat terus memberikan pelatihan keterampilan pada generasi muda Bali sehingga kue pembangunan juga dapat dinikmati oleh masyarakat kita," ujar Dewi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017