Mangupura (Antara Bali) - Wakil Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa melakukan evaluasi terkait perekaman, pencetakan maupun distribusi Kartu Badung Sehat (KBS) untuk masyarakat setempat, karena sempat terjadi permasalahan.
"Upaya ini kami lakukan karena pelaksanaan di lapangan banyak penduduk yang telah melakukan perekaman tidak mendapat KBS," kata Wabup Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Rabu.
Ia juga mendapat informasi bahwa, penduduk di Badung yang meninggal justru mendapat KBS dan ada juga penduduk yang mendapat ganda kartu itu.
"Terhadap permasalahan itu diminta Dinas Kesehatan dan rekanan yang harus bertanggungjawab," katanya.
Suiasa menginstruksikan kepada camat dan pimpinan desa di daerah setempat agar melakukan pendataan kembali penduduk yang sudah mendapat KBS.
Dalam rapat koordinasi bersama instansi terkait itu, Suiasa menekankan kepada masyarakat yang belum mendapat KBS serta penduduk yang belum melakukan perekaman.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Putra Suteja mengaku kecewa dengan rekanan sehingga munculnya permasalahan seperti ini.
"Ini kesalahan pihak rekanan karena dari total 464.622 kartu terdapat 25.642 kartu tidak tercetak tidak sesuai dengan prosedur kontrak," ujarnya.
Untu itu, rekanan wajib mengembalikan material sejumlah 25.642 kartu dikalikan Rp10.940 atau dengan total uang Rp 280,5 juta lebih ke kas daerah.
Putra Suteja meyakinkan kepada masyarakat Badung agar tidak khawatir karena belum mendapat kartu KBS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Masyarakat akan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cukup membawa identitas diri yaitu KTP," ujarnya.
Sedangkan untuk masyarakat yang belum direkam, dalam waktu dekat Dinkes segera melakukan perekaman kembali di masing-masing puskesmas.
"Kami akan kembali melakukan perekaman bagi masyarakat yang belum mendapat KBS dan dijadwalkan perekamannya di puskesmas," ujarnya.
Dalam rapat itu turut dihadiri Sekda Badung Kompyang R Swandika Kadisduk Capil Nyoman Soka, Kepala Inspektorat Luh Suryaniti, perwakilan dari RSUD Mangusada serta para Camat. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Upaya ini kami lakukan karena pelaksanaan di lapangan banyak penduduk yang telah melakukan perekaman tidak mendapat KBS," kata Wabup Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Rabu.
Ia juga mendapat informasi bahwa, penduduk di Badung yang meninggal justru mendapat KBS dan ada juga penduduk yang mendapat ganda kartu itu.
"Terhadap permasalahan itu diminta Dinas Kesehatan dan rekanan yang harus bertanggungjawab," katanya.
Suiasa menginstruksikan kepada camat dan pimpinan desa di daerah setempat agar melakukan pendataan kembali penduduk yang sudah mendapat KBS.
Dalam rapat koordinasi bersama instansi terkait itu, Suiasa menekankan kepada masyarakat yang belum mendapat KBS serta penduduk yang belum melakukan perekaman.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Putra Suteja mengaku kecewa dengan rekanan sehingga munculnya permasalahan seperti ini.
"Ini kesalahan pihak rekanan karena dari total 464.622 kartu terdapat 25.642 kartu tidak tercetak tidak sesuai dengan prosedur kontrak," ujarnya.
Untu itu, rekanan wajib mengembalikan material sejumlah 25.642 kartu dikalikan Rp10.940 atau dengan total uang Rp 280,5 juta lebih ke kas daerah.
Putra Suteja meyakinkan kepada masyarakat Badung agar tidak khawatir karena belum mendapat kartu KBS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Masyarakat akan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cukup membawa identitas diri yaitu KTP," ujarnya.
Sedangkan untuk masyarakat yang belum direkam, dalam waktu dekat Dinkes segera melakukan perekaman kembali di masing-masing puskesmas.
"Kami akan kembali melakukan perekaman bagi masyarakat yang belum mendapat KBS dan dijadwalkan perekamannya di puskesmas," ujarnya.
Dalam rapat itu turut dihadiri Sekda Badung Kompyang R Swandika Kadisduk Capil Nyoman Soka, Kepala Inspektorat Luh Suryaniti, perwakilan dari RSUD Mangusada serta para Camat. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017