Denpasar, (Antara Bali) - Dinas Sosial Provinsi Bali menemukan 1.012 rumah tidak layak huni masih ditempati oleh warga kurang mampu di daerah itu berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
"Sebelumnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik disebutkan ada 1.682 rumah tidak layak huni di Bali, namun setelah diverifikasi ke bawah ada sekitar 1.012 warga yang tidak memiliki rumah layak huni," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Nyoman Wenten di Denpasar, Senin.
Wenten mengatakan selain 1.012 rumah itu, sisanya itu sudah tidak layak dibantu program bedah rumah karena sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah kabupaten/kota dan juga dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Berdasarkan hasil verifikasi itulah yang akan diprioritaskan untuk disasar tahun ini. Pemprov Bali sendiri mengalokasikan program bedah rumah tahun ini sebanya 1.100 unit," ucapnya.
Dari 1.100 bedah rumah yang dialokasikan untuk 2017, sebanyak 1.000 unit untuk warga kurang mampu dan 100 unit untuk penderita gangguan jiwa yang mengalami pemasungan.
Di samping itu, tambah Wenten, sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Bali tahun 2017 juga mengalokasikan program bedah rumah.
"Dengan demikian, kami harapkan persoalan bedah rumah dapat dituntaskan tahun ini. Namun, kami tidak memungkiri masih ada pula kemungkinan penduduk yang tercecer, sehingga masih perlu diverifikasi lagi," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bali, lanjut dia, lewat alokasi APBD dan juga bantuan CSR, dari tahun 2008 hingga saat ini setidaknya sudah "membedah" sekitar 22 ribu unit rumah tidak layak huni.
Di sisi lain, Wenten juga mengharapkan mulai dari kepala dusun dan kepala desa dapat lebih aktif mendata warganya yang tidak mampu dan memerlukan program bedah rumah.
"Kalau memang masih ada yang tidak memiliki rumah, juga bisa diusulkan lewat pemerintah kabupaten/kota. Kami harapkan pemimpin mulai yang terbawah harus menyampaikan data yang realistis dan SOP kami juga sudah jelas untuk menangani hal itu," katanya.(gus)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Sebelumnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik disebutkan ada 1.682 rumah tidak layak huni di Bali, namun setelah diverifikasi ke bawah ada sekitar 1.012 warga yang tidak memiliki rumah layak huni," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Nyoman Wenten di Denpasar, Senin.
Wenten mengatakan selain 1.012 rumah itu, sisanya itu sudah tidak layak dibantu program bedah rumah karena sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah kabupaten/kota dan juga dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Berdasarkan hasil verifikasi itulah yang akan diprioritaskan untuk disasar tahun ini. Pemprov Bali sendiri mengalokasikan program bedah rumah tahun ini sebanya 1.100 unit," ucapnya.
Dari 1.100 bedah rumah yang dialokasikan untuk 2017, sebanyak 1.000 unit untuk warga kurang mampu dan 100 unit untuk penderita gangguan jiwa yang mengalami pemasungan.
Di samping itu, tambah Wenten, sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Bali tahun 2017 juga mengalokasikan program bedah rumah.
"Dengan demikian, kami harapkan persoalan bedah rumah dapat dituntaskan tahun ini. Namun, kami tidak memungkiri masih ada pula kemungkinan penduduk yang tercecer, sehingga masih perlu diverifikasi lagi," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bali, lanjut dia, lewat alokasi APBD dan juga bantuan CSR, dari tahun 2008 hingga saat ini setidaknya sudah "membedah" sekitar 22 ribu unit rumah tidak layak huni.
Di sisi lain, Wenten juga mengharapkan mulai dari kepala dusun dan kepala desa dapat lebih aktif mendata warganya yang tidak mampu dan memerlukan program bedah rumah.
"Kalau memang masih ada yang tidak memiliki rumah, juga bisa diusulkan lewat pemerintah kabupaten/kota. Kami harapkan pemimpin mulai yang terbawah harus menyampaikan data yang realistis dan SOP kami juga sudah jelas untuk menangani hal itu," katanya.(gus)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017