Denpasar (Antara Bali) - Produksi industri manufaktur mikro dan kecil (IMK) di Bali pada triwulan IV-2016 mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,60 persen secara triwulanan (q-to-q) dibandingkan triwulan III tahun 2016.
"Capaian pertumbuhan IMK Bali tersebut berada di atas pertumbuhan nasional sebesar 0,51 persen pada periode yang sama," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Ir Adi Nugroho MM, di Denpasar, Minggu.
Ia mengatakan, jika dilihat periode tahunan (y-on-y), IMK Bali pada triwulan IV tahun 2016 tumbuh positif sebesar 10,88 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2015.
"Angka pertumbuhan IMK di Bali pada triwulan IV-2016 jauh lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 4,88 persen," ujar Adi Nugroho.
Sedangkan produksi yang dihasilkan industri manufaktur besar dan sedang (IBS) di Bali pada triwulan IV-2016 (q-to-q) tumbuh positif sebesar 3,04 persen atau berada di atas pertumbuhan secara nasional yang tumbuh negatif minus 0,34 persen pada periode yang sama.
Adi Nugroho menambahkan, jika dilihat secara tahunan (y-on-y) produksi yang dihasilkan usaha (perusahaan) IBS Bali pada triwulan IV-2016 tercatat minus 6,58 persen, dan masih berada di bawah level nasional yang tumbuh positif sebesar 2,06 persen.
Peran IMK dalam memacu dan mempercepat pembangunan daerah di era otonomi sekarang ini semakin nyata dan strategis.
Karena itu, komponen masyarakat dan pelaku usaha IMK di Bali khususnya akan dihadapkan pada sejumlah tantangan.
Adi Nugroho mengingatkan, dalam memajukan IMK di daerah, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan kebijakan yang sama yang berlaku umum di tingkat pusat.
Menurutnya, kebijakan dan strategi yang dikembangkan harus mengakomodir dan sesuai dengan spesifikasi atau kondisi yang dibutuhkan oleh daerah bersangkutan.
Karena itu, permasalahan daerah memerlukan solusi kedaerahan. Wewenang yang selama ini dipegang pemerintah pusat harus diberikan kepada pemerintah daerah.
Dalam kaitan ini, strategi pembangunan daerah harus dilakukan bersinergi dengan berbagai unsur terkait dan masyarakat di daerah tersebut.
Kebijakan dan strategi yang diharapkan kiranya dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang efisien, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya, katanya pula.
Lintas pelaku di masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan nilai sumber daya alam setempat, ujar Adi Nugroho. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Capaian pertumbuhan IMK Bali tersebut berada di atas pertumbuhan nasional sebesar 0,51 persen pada periode yang sama," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Ir Adi Nugroho MM, di Denpasar, Minggu.
Ia mengatakan, jika dilihat periode tahunan (y-on-y), IMK Bali pada triwulan IV tahun 2016 tumbuh positif sebesar 10,88 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2015.
"Angka pertumbuhan IMK di Bali pada triwulan IV-2016 jauh lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 4,88 persen," ujar Adi Nugroho.
Sedangkan produksi yang dihasilkan industri manufaktur besar dan sedang (IBS) di Bali pada triwulan IV-2016 (q-to-q) tumbuh positif sebesar 3,04 persen atau berada di atas pertumbuhan secara nasional yang tumbuh negatif minus 0,34 persen pada periode yang sama.
Adi Nugroho menambahkan, jika dilihat secara tahunan (y-on-y) produksi yang dihasilkan usaha (perusahaan) IBS Bali pada triwulan IV-2016 tercatat minus 6,58 persen, dan masih berada di bawah level nasional yang tumbuh positif sebesar 2,06 persen.
Peran IMK dalam memacu dan mempercepat pembangunan daerah di era otonomi sekarang ini semakin nyata dan strategis.
Karena itu, komponen masyarakat dan pelaku usaha IMK di Bali khususnya akan dihadapkan pada sejumlah tantangan.
Adi Nugroho mengingatkan, dalam memajukan IMK di daerah, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan kebijakan yang sama yang berlaku umum di tingkat pusat.
Menurutnya, kebijakan dan strategi yang dikembangkan harus mengakomodir dan sesuai dengan spesifikasi atau kondisi yang dibutuhkan oleh daerah bersangkutan.
Karena itu, permasalahan daerah memerlukan solusi kedaerahan. Wewenang yang selama ini dipegang pemerintah pusat harus diberikan kepada pemerintah daerah.
Dalam kaitan ini, strategi pembangunan daerah harus dilakukan bersinergi dengan berbagai unsur terkait dan masyarakat di daerah tersebut.
Kebijakan dan strategi yang diharapkan kiranya dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang efisien, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya, katanya pula.
Lintas pelaku di masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan nilai sumber daya alam setempat, ujar Adi Nugroho. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017