Keputusan pemerintah membuka keran impor gas bagi industri bisa
menekan harga gas industri di dalam negeri. Saat ini, harga gas mahal,
sehingga memberatkan industri manufaktur nasional.
"Dengan adanya kebijakan itu, industri memiliki alternatif untuk mendapatkan gas dengan harga kompetitif. Namun, aturan ini hanya berlaku sementara, bukan jangka panjang," kata Direktur Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Muhammad Khayam di Jakarta, Jumat (3/2).
Impor gas, menurut Khayam, bisa menjadi shock therapy bagi harga gas dalam negeri. Akan tetapi, dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan LNG tidak boleh ada impor.
"Pemerintah, akan mengoptimalkan pasokan gas dalam negeri, sehingga impornya tidak sembarangan. Impor gas tetap berdasarkan hukum suplai dan permintaan, dengan demikian, industri tidak boleh mengimpor gas terlalu banyak, sehingga gas dalam negeri tidak laku," papar dia.
Khayam menilaisebenarnya masih ada beberapa daerah yang memiliki cadangan gas melimpah seperti di Teluk Bintuni dan Blok Masela. Namun, dibutuhkan waktu cukup lama, yakni 10 tahun hingga 15 tahun lagi, untuk mendapatkan gas dari dua wilayah itu.
"Untuk itu, pemerintah memerlukan alternatif lain dalam rentang waktu tersebut untuk memasok gas industri dengan harga kompetitif. Saat ini, pemerintah menyiapkan proyek gasifikasi batubara sebagai antisipasi jika cadangan gas mulai menipis," ujar Khayam.
Kebijakan impor gas, lanjut Khayam, akan difokuskan di luar tiga sektor yang telah mendapatkan penurunan harga gas yakni, baja, petrokimia dan pupuk. Pemerintah juga mempertimbangkan beban impor gas terhadap neraca perdagangan.
"Meski belum menghasilkan perhitungan final, pemasukan yang akan dihasilkan industri tetap jauh lebih besar. Volumenya juga tidak terlalu besar, nanti difokuskan untuk daerah yang defisit gas dan kawasan industri," tuturnya.
Khayam menambahkan, pemerintah tengah membahas penambahan dua sektor baru yang menerima pengurangan harga gas yakni, industri keramik dan kaca lembaran.
"Ditargetkan keputusan harga gas untuk dua cabang industri itu keluar kuartal I tahun ini. Harga gas untuk dua sektor itu kemungkinan sekitar US$7 per mbbtu, yang terdiri atas US$6 per mmbtu harga gas dan US$1 per mmbtu untuk toll fee," kata Khayam.
Sebelumnya, delapan perusahaan manufaktur mendapatkan gas murah mulai Januari 2017. Mereka adalah PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industri, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Petrokimia Gresik (PG), dan PT Krakatau Steel Tbk (KS).
Perusahaan-perusahaan itu bergerak di industri petrokimia, pupuk, dan baja. Gas murah untuk tiga industri itu diatur Permen ESDM 40/2016, yang merupakan aturan teknis Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Perpres itu merupakan tindak lanjut dari insentif penurunan harga gas dalam Paket Kebijakan Ekonomi III yang dirilis Oktober 2015. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Dengan adanya kebijakan itu, industri memiliki alternatif untuk mendapatkan gas dengan harga kompetitif. Namun, aturan ini hanya berlaku sementara, bukan jangka panjang," kata Direktur Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Muhammad Khayam di Jakarta, Jumat (3/2).
Impor gas, menurut Khayam, bisa menjadi shock therapy bagi harga gas dalam negeri. Akan tetapi, dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan LNG tidak boleh ada impor.
"Pemerintah, akan mengoptimalkan pasokan gas dalam negeri, sehingga impornya tidak sembarangan. Impor gas tetap berdasarkan hukum suplai dan permintaan, dengan demikian, industri tidak boleh mengimpor gas terlalu banyak, sehingga gas dalam negeri tidak laku," papar dia.
Khayam menilaisebenarnya masih ada beberapa daerah yang memiliki cadangan gas melimpah seperti di Teluk Bintuni dan Blok Masela. Namun, dibutuhkan waktu cukup lama, yakni 10 tahun hingga 15 tahun lagi, untuk mendapatkan gas dari dua wilayah itu.
"Untuk itu, pemerintah memerlukan alternatif lain dalam rentang waktu tersebut untuk memasok gas industri dengan harga kompetitif. Saat ini, pemerintah menyiapkan proyek gasifikasi batubara sebagai antisipasi jika cadangan gas mulai menipis," ujar Khayam.
Kebijakan impor gas, lanjut Khayam, akan difokuskan di luar tiga sektor yang telah mendapatkan penurunan harga gas yakni, baja, petrokimia dan pupuk. Pemerintah juga mempertimbangkan beban impor gas terhadap neraca perdagangan.
"Meski belum menghasilkan perhitungan final, pemasukan yang akan dihasilkan industri tetap jauh lebih besar. Volumenya juga tidak terlalu besar, nanti difokuskan untuk daerah yang defisit gas dan kawasan industri," tuturnya.
Khayam menambahkan, pemerintah tengah membahas penambahan dua sektor baru yang menerima pengurangan harga gas yakni, industri keramik dan kaca lembaran.
"Ditargetkan keputusan harga gas untuk dua cabang industri itu keluar kuartal I tahun ini. Harga gas untuk dua sektor itu kemungkinan sekitar US$7 per mbbtu, yang terdiri atas US$6 per mmbtu harga gas dan US$1 per mmbtu untuk toll fee," kata Khayam.
Sebelumnya, delapan perusahaan manufaktur mendapatkan gas murah mulai Januari 2017. Mereka adalah PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industri, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Petrokimia Gresik (PG), dan PT Krakatau Steel Tbk (KS).
Perusahaan-perusahaan itu bergerak di industri petrokimia, pupuk, dan baja. Gas murah untuk tiga industri itu diatur Permen ESDM 40/2016, yang merupakan aturan teknis Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Perpres itu merupakan tindak lanjut dari insentif penurunan harga gas dalam Paket Kebijakan Ekonomi III yang dirilis Oktober 2015. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017