Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika berharap pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi mulai awal 2017, dapat mengurangi kesenjangan pendidikan dan kesejahteraan para guru.
"Dengan dialihkannya wewenang guru SMA/SMK ke provinsi, maka hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi, sehingga guru SMA/SMK dimanapun bertugas akan mendapat perhatian yang sama," kata Pastika dalam acara Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Denpasar, Minggu.
Di samping itu, ujar dia, para siswa tidak akan berbondong-bondong bersekolah di wilayah Denpasar karena di tingkat kabupaten pun kualitas pendidikannya akan sama.
Pastika juga memastikan bahwasanya penyelenggaraan pendidikan akan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sebagai salah satu upaya dalam menghasilkan generasi muda berkualitas tinggi, siap saing dan menguasai teknologi.
Dalam kesempatan itu, mantan anggota KPU RI I Gusti Putu Artha juga menyampaikan harapannya agar dengan dialihkannya wewenang SMA/SMK ke provinsi, dalam proses rekrutmen dan mutasi kepala sekolah dapat bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, kepala sekolah dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam membangun sekolahnya.
Selain berkenaan dengan penempatan kepala sekolah, Gusti Ngurah Arta juga menyoroti tentang penerimaan siswa baru SMA/SMK. Dia berharap agar pihak provinsi benar-benar mengawasi penerimaan siswa baru SMA/SMK negeri agar yang diterima betul-betul siswa unggulan dan bukan diterima dengan KKN.
"Sehingga kualitas lulusan dari sekolah tersebut betul-betul bibit unggul yang nantinya mampu bersaing di tingkat perguruan tinggi maupun saat memasuki dunia kerja," ujarnya.
PB3AS kali ini juga diisi dengan orasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNNP Bali I Gede Erwan.
Menurut dia, saat ini narkotika telah dijadikan sebagai suatu alat untuk melumpuhkan kekuatan negara lain atau lebih dikenal dengan istilah "proxy war".
Dengan menggunakan narkotika, suatu negara akan melumpuhkan generasi muda yang ada sehingga negara tersebut akan mengalami kemunduran karena generasi mudanya menggunaan narkoba.
"Hal ini disebabkan karena seseorang yang menggunakan narkotika akan mengalami gangguan dalam sistem syaraf yang menyebabkan sulit berpikir secara logis serta gangguan kesehatan lainnya seperti impoten secara permanen," katanya.
Untuk itu, pihak BNNP Bali secara gencar terus melakukan sosialisasi melalui sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi akan bahaya dari narkotika, serta meminta masyarakat mengoptimalkan komunikasi dalam keluarga sebagai upaya dalam mencegah seseorang terjerembab menggunakan barang haram tersebut. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Dengan dialihkannya wewenang guru SMA/SMK ke provinsi, maka hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi, sehingga guru SMA/SMK dimanapun bertugas akan mendapat perhatian yang sama," kata Pastika dalam acara Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Denpasar, Minggu.
Di samping itu, ujar dia, para siswa tidak akan berbondong-bondong bersekolah di wilayah Denpasar karena di tingkat kabupaten pun kualitas pendidikannya akan sama.
Pastika juga memastikan bahwasanya penyelenggaraan pendidikan akan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sebagai salah satu upaya dalam menghasilkan generasi muda berkualitas tinggi, siap saing dan menguasai teknologi.
Dalam kesempatan itu, mantan anggota KPU RI I Gusti Putu Artha juga menyampaikan harapannya agar dengan dialihkannya wewenang SMA/SMK ke provinsi, dalam proses rekrutmen dan mutasi kepala sekolah dapat bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, kepala sekolah dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam membangun sekolahnya.
Selain berkenaan dengan penempatan kepala sekolah, Gusti Ngurah Arta juga menyoroti tentang penerimaan siswa baru SMA/SMK. Dia berharap agar pihak provinsi benar-benar mengawasi penerimaan siswa baru SMA/SMK negeri agar yang diterima betul-betul siswa unggulan dan bukan diterima dengan KKN.
"Sehingga kualitas lulusan dari sekolah tersebut betul-betul bibit unggul yang nantinya mampu bersaing di tingkat perguruan tinggi maupun saat memasuki dunia kerja," ujarnya.
PB3AS kali ini juga diisi dengan orasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNNP Bali I Gede Erwan.
Menurut dia, saat ini narkotika telah dijadikan sebagai suatu alat untuk melumpuhkan kekuatan negara lain atau lebih dikenal dengan istilah "proxy war".
Dengan menggunakan narkotika, suatu negara akan melumpuhkan generasi muda yang ada sehingga negara tersebut akan mengalami kemunduran karena generasi mudanya menggunaan narkoba.
"Hal ini disebabkan karena seseorang yang menggunakan narkotika akan mengalami gangguan dalam sistem syaraf yang menyebabkan sulit berpikir secara logis serta gangguan kesehatan lainnya seperti impoten secara permanen," katanya.
Untuk itu, pihak BNNP Bali secara gencar terus melakukan sosialisasi melalui sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi akan bahaya dari narkotika, serta meminta masyarakat mengoptimalkan komunikasi dalam keluarga sebagai upaya dalam mencegah seseorang terjerembab menggunakan barang haram tersebut. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017