Denpasar (Antara Bali) - Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana mendorong pembangunan pengembangan Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan laut terbesar di Bali.
"Pembangunan tersebut dinilai akan sangat bermanfaat bagi pembangunan di kota Denpasar, Bali maupun secara nasional dalam pengembangan sektor pariwisata," kata Ketua Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan LPPM Unud Dr Ketut Gede Dharma Putra di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan, pembangunan tersebut akan menata kembali pelabuhan Benoa agar lebih layak dengan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung wisatawan melalui jalur laut Bali selatan.
Sementara itu, keputusan pembangunan tersebut dinilai masih lamban dibandingkan dengan manfaat pembangunan Pelabuhan Benoa bagi pemerintah kota, daerah maupun pusat.
Oleh sebab itu, pembangunan yang telah direncanakan sejak tahun 2012 hingga kini belum mendapatkan kesepakatan dari pihak pemerintah kota (Pemkot) Denpasar dengan pihak otoritas pengambang.
Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi kedua belah pihak, dengan harapan dapat melanjutkan rencana pembangunan sesuai dengan aturan yang ada.
Ketut Gede Dharma Putra menambahkan, pengembangan pelabuhan Benoa memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat untuk kesejahterakan masyarakat, khususnya daerah Pesanggaran.
Besarnya manfaat pembangunan tersebut, banyak pihak telah mendukung agar segera dilakukan pengembangan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat meninjau lokasi tersebut.
Sementara Humas Forum Peduli Mangrove Bali (FPMB) Lanang Sudira mengaharapkan, pembangunan tersebut tetap mengikuti aturan dan regulasi yang ada.
Tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, oleh karena sekitar pelabuhan Benoa masih menjadi kawasan hutan mangrove seluas 1.373 hektare di Kawasan Hutan Taman Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali selatan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Pembangunan tersebut dinilai akan sangat bermanfaat bagi pembangunan di kota Denpasar, Bali maupun secara nasional dalam pengembangan sektor pariwisata," kata Ketua Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan LPPM Unud Dr Ketut Gede Dharma Putra di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan, pembangunan tersebut akan menata kembali pelabuhan Benoa agar lebih layak dengan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung wisatawan melalui jalur laut Bali selatan.
Sementara itu, keputusan pembangunan tersebut dinilai masih lamban dibandingkan dengan manfaat pembangunan Pelabuhan Benoa bagi pemerintah kota, daerah maupun pusat.
Oleh sebab itu, pembangunan yang telah direncanakan sejak tahun 2012 hingga kini belum mendapatkan kesepakatan dari pihak pemerintah kota (Pemkot) Denpasar dengan pihak otoritas pengambang.
Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi kedua belah pihak, dengan harapan dapat melanjutkan rencana pembangunan sesuai dengan aturan yang ada.
Ketut Gede Dharma Putra menambahkan, pengembangan pelabuhan Benoa memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat untuk kesejahterakan masyarakat, khususnya daerah Pesanggaran.
Besarnya manfaat pembangunan tersebut, banyak pihak telah mendukung agar segera dilakukan pengembangan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat meninjau lokasi tersebut.
Sementara Humas Forum Peduli Mangrove Bali (FPMB) Lanang Sudira mengaharapkan, pembangunan tersebut tetap mengikuti aturan dan regulasi yang ada.
Tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, oleh karena sekitar pelabuhan Benoa masih menjadi kawasan hutan mangrove seluas 1.373 hektare di Kawasan Hutan Taman Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali selatan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017