Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pemerintah provinsi setempat memprediksi sulit untuk menambah dana anggaran pemilihan kepala daerah 2018 agar sesuai dengan usulan KPU dan Bawaslu Bali.
"Cari darimana duitnya, nggak ada, duitnya habis. Yang dulu Pilgub 2013, anggaran Rp140 miliar `nggak habis, sekarang sudah jadi Rp200 miliar masak kurang?" kata Pastika di sela-sela acara penyerahan DIPA APBN, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, sebaiknya penyelenggara pemilu dapat menghitung kembali kebutuhan penyelenggaraan pilkada dan hal-hal yang bisa diefisienkan agar diefisienkan.
Sebelumnya Pemprov Bali menyetujui anggaran Pilkada Bali 2018 sebesar Rp200 miliar (sudah termasuk untuk anggaran yang dibutuhkan KPU Bali, Bawaslu Bali dan pengamanan). Sedangkan KPU Bali sendiri mengajukan usulan sebesar Rp254 miliar lebih dan Bawaslu Bali sebesar Rp68 miliar lebih.
"Ya `nggaklah seharusnya nggak kurang. Banyak Rp200 miliar itu, tumpuk-tumpuk `sak gudang itu banyak sekali," seloroh Pastika.
Mantan Kapolda Bali itu mengatakan bahwa pemprov setempat selama ini cukup kesulitan untuk mengumpulkan pendapatan daerah.
"Kita ini susah lho nyari duit, bayanginlah anggota kita sampai ke rumah-rumah nyari pajak yang cuman Rp50 ribu, Rp100 ribu dikumpulin. Masak mau dibuang-buang difoya-foya?" ujar Pastika mempertanyakan.
Apalagi, lanjut dia, kalau setelah mengeluarkan uang Rp200 miliar ternyata dapat pemimpin yang kurang baik, tentu keadaan menjadi makin kacau.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali berencana menyiapkan diskusi grup terfokus (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, untuk membahas anggaran dan seputar persiapan Pilkada 2018.
"FGD (focus group discussion) itu akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait seperti dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan media, supaya semua tahu, karena kami `kan harus menjawab pertanyaan kira-kira anggaran pilkada itu cukup apa tidak," kata Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Cari darimana duitnya, nggak ada, duitnya habis. Yang dulu Pilgub 2013, anggaran Rp140 miliar `nggak habis, sekarang sudah jadi Rp200 miliar masak kurang?" kata Pastika di sela-sela acara penyerahan DIPA APBN, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, sebaiknya penyelenggara pemilu dapat menghitung kembali kebutuhan penyelenggaraan pilkada dan hal-hal yang bisa diefisienkan agar diefisienkan.
Sebelumnya Pemprov Bali menyetujui anggaran Pilkada Bali 2018 sebesar Rp200 miliar (sudah termasuk untuk anggaran yang dibutuhkan KPU Bali, Bawaslu Bali dan pengamanan). Sedangkan KPU Bali sendiri mengajukan usulan sebesar Rp254 miliar lebih dan Bawaslu Bali sebesar Rp68 miliar lebih.
"Ya `nggaklah seharusnya nggak kurang. Banyak Rp200 miliar itu, tumpuk-tumpuk `sak gudang itu banyak sekali," seloroh Pastika.
Mantan Kapolda Bali itu mengatakan bahwa pemprov setempat selama ini cukup kesulitan untuk mengumpulkan pendapatan daerah.
"Kita ini susah lho nyari duit, bayanginlah anggota kita sampai ke rumah-rumah nyari pajak yang cuman Rp50 ribu, Rp100 ribu dikumpulin. Masak mau dibuang-buang difoya-foya?" ujar Pastika mempertanyakan.
Apalagi, lanjut dia, kalau setelah mengeluarkan uang Rp200 miliar ternyata dapat pemimpin yang kurang baik, tentu keadaan menjadi makin kacau.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali berencana menyiapkan diskusi grup terfokus (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, untuk membahas anggaran dan seputar persiapan Pilkada 2018.
"FGD (focus group discussion) itu akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait seperti dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan media, supaya semua tahu, karena kami `kan harus menjawab pertanyaan kira-kira anggaran pilkada itu cukup apa tidak," kata Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016