Pemkot Denpasar dan BPJS Kesehatan gelar "JKN Goes to Banjar"

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, bersinergi dengan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar menggelar kegiatan "JKN Goes to Banjar" sebagai salah satu upaya "jemput bola" untuk memastikan masyarakat telah terdaftar dan aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kami ingin memastikan seluruh warga Kota Denpasar mengikuti kepesertaan JKN, mengingat hal ini sangat membantu sekali khususnya saat melakukan pengobatan ke rumah sakit," kata Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Denpasar, Kamis.

Arya Wibawa dalam kegiatan JKN Goes to Banjar yang dipusatkan di Kelurahan Serangan, Denpasar, menyampaikan kegiatan tersebut juga sebagai upaya untuk meningkatkan indeks UHC (universal health coverage/cakupan kesehatan menyeluruh) di Ibu Kota Provinsi Bali itu.

"Untuk kali ini Pemkot bersama BPJS Kesehatan Cabang Denpasar melaksanakan sosialisasi di Kelurahan Serangan sebagai percontohan," ujarnya.

Kegiatan yang dihadiri masyarakat Kelurahan Serangan itu diawali dengan pemaparan materi dari tim BPJS Kesehatan Cabang Denpasar terkait pentingnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, agar terhindar dari mahalnya biaya pengobatan.

Selain itu merupakan upaya dalam meningkatkan indeks UHC yang merupakan indeks untuk mengukur tingkat akses warga terhadap pelayanan kesehatan.

Sementara Lurah Serangan Wayan Sukanami mengatakan selain kaitannya dengan kepesertaan JKN, dalam kegiatan ini juga terdapat berbagai stan pelayanan.

Di antaranya, dari BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar bagi warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan.

Selain itu, skrining dan konseling bagi penderita disabilitas dari UPTD Pusat Layanan Disabilitas Dinas Sosial Kota Denpasar, hingga pemeriksaan kesehatan dan indera pendengaran dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga dilibatkan.

"Jadi pelayanan ini betul-betul lengkap dari Pemerintah Kota Denpasar, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), kesehatan, sosial hingga kepesertaan JKN," kata Sukanami.