London (Antara Bali) - Organisasi internasional PPB bidang pendidikan,
sains, dan kebudayaan (UNESCO) memuji peran dan dukungan pemerintah
Indonesia dalam memaksimalkan peran sekolah untuk mengurangi dampak
perubahan iklim (climate change), khususnya program Adiwiyata.
Hal itu terungkap dalam pertemuan "Training of Trainers on the
Whole-Institution Approach to Climate Change" di kantor UNESCO Dakar,
Senegal, demikian Kepala Fungsi Pensosbud KBRI Dakar - Senegal, Dimas
Prihadi kepada Antara London, Senin.
Pertemuan bertujuan untuk mencari cara bagaimana meningkatkan peran
dan kontribusi sekolah dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Dalam
kaitan ini, Indonesria termasuk negara unggulan bersama dengan Prancis
dan Denmark.
Delegasi RI dalam pertemuan terdiri dari Koordinator Nasional
ASPnet - UNESCO (Associated Schools Project Network), Kepala Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Bukit Asam, Guru Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri (SMKN) 27 Jakarta, dan Kepala Sekolah Islam (Amalina Islamic
School).
Dalam pertemuan peserta melakukan diskusi mengenai bagaimana
menjamin partisipasi inklusif dari sekolah serta mewujudkan rencana aksi
dan pendekatan institusional dalam mengurangi dampak perubahan iklim.
Delegasi RI memperkenalkan program "Adiwiyata" yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup RI sejak tahun 2006.
Adiwiyata adalah program yang bertujuan menciptakan kondisi yang
baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga
sekolah (guru, murid dan pekerja lainnya), sehingga di kemudian hari
warga sekolah tersebut dapat bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Dijelaskan oleh Delri pada awalnya program Adiwiyata dilaksanakan
di 10 sekolah di Pulau Jawa sebagai sekolah model dengan melibatkan
perguruan tinggi dan LSM yang bergerak di bidang Pendidikan Lingkungan
Hidup.
Delri menyampaikan Indonesia sudah memiliki kurikulum berbasis
lingkungan sesuai amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Adiwiyata.
Implementasi program Adiwiyata di sekolah Adiwiyata juga sudah
memenuhi standar yang ditetapkan oleh standar pendidikan nasional.
Selain itu, Delegasi RI menyampaikan untuk menjadi sekolah
Adiwiyata, sekolah-sekolah di Indonesia harus mengajukan permohonan
kepada Kementerian terkait untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai.
Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah di Indonesia harus
memiliki empat komponen, yaitu Kebijakan Berwawasan Lingkungan,
Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan, Kegiatan Lingkungan Berbasis
Partisipatif dan Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan.
Seluruh peserta pertemuan terkesan dengan kurikulum berbasis
lingkungan yang dikembangkan Pemerintah Indonesia. Ketika
sekolah-sekolah lain di Amerika dan Eropa baru mencoba menyusun
kurikulum seperti ini, Pemerintah Indonesia sudah memiliki sekolah
Adiwiyata yang jumlahnya saat ini mencapai ribuan.
Pada pertemuan Delegasi dengan Dubes RI di Wisma Duta, Dubes
Mansyur Pangeran menyatakan rasa bangga dengan sistem pendidikan di
Indonesia yang sudah maju dan mengglobal bahkan dapat menjadi panutan
bagi negara-negara lainnya khususnya dalam bidang pendidikan lingkungan
hidup yang diajarkan di sekolah sejak usia dini.
Pertemuan dihadiri peserta dari 12 negara, yaitu dari Asia seperti
Indonesia, Jepang, Oman, Libanon dan Afrika dari Senegal, Namibia,
wilayah Amerika dari Brazil, Republik Dominika dan Eropa seperti
Perancis, Denmark, Jerman, Yunani, serta staf UNESCO dari Paris dan
Dakar.(WDY)
UNESCO Dakar Puji Program Sekolah Adiwiyata Indonesia
Selasa, 29 November 2016 8:43 WIB