Denpasar (Antara Bali) - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meminta kepada pemerintah melakukan evaluasi mengenai pemberlakukan bebas visa ke Indonesia.
"Beberapa pihak menyebut banyaknya turis yang membuat ulah di Bali berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang bebas visa. Tapi saya tidak setuju 100 persen dengan hal tersebut. Saya kira yang terjadi di Bali karena memang ada ruang-ruang bagi mereka untuk mereka bisa tampil seperti itu apa adanya," kata Cokorda Artha Ardhana di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan wisatawan yang membuat ulah di Bali mungkin lantaran mereka tidak bisa melakukan hal itu di negara asalnya.
"Komponen pariwisata telah memprediksi sejak lama tentang turis yang akan membuat ulah di Bali jika fasilitas pariwisata dijual sedemikian murah," ucapnya.
Cokorda Artha Ardhana mengatakan komponen pariwisata sudah mewanti-wanti. Jangan sampai Bali itu menarik gara-gara bebas dan murah. Itu predikat yang sama sekali tidak membanggakan bagi sektor andalan Palau Dewata.
"Karena ada ruang yang menurut mereka bisa menyalurkan seperti mengemis, naik motor bertiga tanpa helm, itu kan bentuk kebebasan yang mereka dapatkan di Pulau Bali ini. Menurut saya, ini perlu tindakan tegas saja. Jangan kita biarkan wisatawan berbuat sesukanya dia," ucapnya.
Ia mengaku soal "aturan main" selama berada di Pulau Bali tidak perlu disampaikan kepada turis begitu mereka menginjakkan kakinya di Bali. Yang terpenting semua pihak menunjukkan sikap agar turis memahami apa yang boleh dan tidak mereka lakukan selama berada di Bali.
"Kalau memang mereka melihat suasana yang khidmat, yang beretika, dengan sendirinya aturan main itu mereka hormati. Tanpa ditulis peraturan itu bisa dihargai. Contoh, kenapa orang masuk ke tempat suci itu bisa khidmat. Ya kira-kira seperti itulah," katanya. (WDY)
PHRI Minta Evaluasi Pemberlakukan Bebas Visa
Kamis, 15 September 2016 15:53 WIB