"Seharusnya negara bertanggung jawab terhadap pembiayaan kegiatan budaya yang dibebankan melalui APBN. Ini adalah salah satu langkah untuk menjaga kelestarian budaya," katanya di Denpasar, Kamis.
Tjok Kerthiyasa yang juga Ketua Forum Budaya Bali itu mengatakan, pengelolaanya harus diatur sehingga tidak menimbulkan ketergantungan atau menjadikan budaya sebagai proyek yang dieksploitasi untuk kepentingan pribadi.
Sebab, budaya adalah kerelaan yang berangkat dari sebuah keyakinan bagi masyarakat setempat, katanya.
"Contohnya dalam tradisi masyarakat Bali. Kegiatan spiritual di bidang budaya adalah 'yadnya' atau pengorbanan tulus ikhlas yang tidak ada unsur paksaan. Sehingga, tanpa dibiayai pun sebenarnya bagi masyarakat Bali itu sudah menjadi kerelaan yang diyakini, sehingga harus dijalankan," ucapnya.
Namun demikian, kata dia, tidak masalah jika pelestarian unsur budaya kemudian dapat dibiayai oleh negara.
"Kita lihat saja contohnya. Harga barang-barang untuk kegiatan upacara makin hari makin naik. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga bagi saya tidak masalah jika unsur budaya masuk dalam pembiayaan negara," katanya.
"Ini bukan berarti mau membebankan APBN, tetapi sebagai bentuk protektif negara terhadap kelestarian budaya," katanya.
Untuk konteks Bali sendiri, menurut Tjok Kerthiyasa, penting ada anggaran pemulihan atau pelestarian untuk budaya, sebab budaya yang menjadi spirit pariwisata Bali hanya dieksploitasi untuk kepentingan pariwisata saja.
Menurutnya, kebutuhan untuk budaya sangat tinggi dan itu tidak sebanding dengan proteksi yang diberikan terhadap budaya tersebut.
"Seharusnya Bali menjadi daerah istimewa untuk ikon pariwisata budaya, sehingga ada bentuk proteksi dari negara terhadap kelestarian budaya," kata tokoh Puri Ubud, Kabupaten Gianyar itu.
Ia mengatakan, yang menjadikan pembiayaan budaya itu tinggi adalah aktivitas spiritual. Sehingga mau tidak mau memang harus ada pembiayaan, jangan sampai budaya hanya dinikmati oleh pariwisata sedangkan beban biaya ritual budaya tetap ditanggung masyarakat.
"Inilah yang harus ada perimbangan. Kalau zaman dahulu aktivitas spiritual budaya itu dibiayai oleh kerajaan," katanya menambahkan.(*)
: Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
