"Karena HAM dan demokrasi ibaratnya dua sisi dari satu mata uang," kata Direktur Eksekutif Forum-Asia Yap Swee Seng di Denpasar, Jumat.
Pada Diskusi Demokrasi dan HAM itu, ia mengatakan, tidak ada perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan tanpa penghormatan terhadap HAM atas masyarakat.
"Krisis di Burma saat ini salah satu contoh, karena itu BDF seharusnya mengangkat masalah HAM dan krisis di Burma sebagai ancaman terhadap perdamaian di kawasan itu," katanya.
Ia mengatakan, forum masyarakat sipil mengungkapkan kepedulian atas meningkatnya anggaran untuk militer di kawasan ini, tidak sejalan dengan upaya untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia melalui genjatan senjata.
"Pada hal di kawasan ini semestinya yang perlu diprioritaskan untuk masyarakat sipil, di antaranya pendidikan, kesehatan dan perumahan," ucapnya.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, Rofiqi Hasan menyambut baik inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan forum tahunan itu untuk dialog antarpemerintah dalam bidang demokrasi sejak 2008.
"Namun sangat disayangkan kegiatan BDF tersebut, bahwa partisipasi pemangku kepentingan lainnya, khususnya masyarakat sipil masih belum menjadi bagian dari proses itu," katanya.
Ia berharap ke depannya kegiatan BDF melibatkan dan mengakui peran masyarakat atau organisasi masyarakat sipil serta keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari persyaratan penting demokrasi.
"Karena itu diperlukan pembentukan demokrasi untuk memfasilitasi partisipasi dan dialog masyarakat di kawasan Asia," katanya.(*)
: Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
