"Sebenarnya proses administrasi dapat dilakukan pada Desember 2015, mulai pengumuman dan pelelangannya itu, sehingga 2016 tinggal tanda tangan kontrak," kata Sudikerta, usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, jika hal tersebut sudah dilakukan, proses tender dapat dilakukan awal tahun untuk mempercepat proses pembangunan dan proses pembangunan dapat berjalan tepat waktu.
Berdasarkan hasil kunjungannya ke beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Unit Layanan Pengadaan, ternyata sudah ada yang dilelang.
"Secara administrasi, proses diperkenankan lebih awal, asal jangan ditetapkan pada 2015. Penetapannya harus pada 2016," ucap Sudikerta.
Di sisi lain, Sudikerta mengemukakan setidaknya ada tiga prioritas pembangunan di 2016 yang akan dilaksanakan Pemprov Bali seperti dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan kesehatan.
Untuk program kemiskinan, tahun ini Pemprov Bali mengalokasikan anggaran bedah rumah untuk 1.500 unit. Di Bali diperkirakan ada lebih dari 10 ribu rumah tidak layak huni yang masih harus "dibedah". Pihaknya berharap persoalan bedah rumah sudah harus tuntas pada 2017.
Sedangkan pembangunan infrastruktur yang juga menjadi skala prioritas karena Sudikerta berpandangan bahwa infrastruktur itu penyangga pertumbuhan ekonomi.
Terkait dengan program di bidang kesehatan, tambah Sudikerta, melanjutkan proses pembangunan gedung RS Bali Mandara yang didesain berstandar internasional dan pembangunan RS pratama di beberapa kabupaten.
Pemprov Bali untuk 2016 menargetkan pendapatan daerah lebih dari Rp5,1 triliun yang dikontribusikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar lebih dari Rp3,3 triliun atau sekitar 65,1 persen dari total pendapatan daerah yang direncanakan.
Sedangkan rancangan belanja daerah di antaranya bantuan keuangan khusus (BKK) kepada kabupaten/kota/desa sebesar Rp748 miliar lebih, belanja langsung Rp1,5 triliun lebih, bantuan sosial Rp179,5 miliar, belanja bagi hasil Rp1,1 triliun, belanja hibah Rp962,8 miliar, belanja subsidi untuk pupuk organik sebesar Rp10 miliar, belanja pegawai atau gaji PNS sebanyak lebih dari 7.000 orang sebesar Rp941 miliar dan belanja tak terduga misalnya untuk bencana sebesar Rp15 miliar. (WDY)
Pewarta: Pewarta: Ni Luh Rhismawati: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
