"Arahnya itu harus ke masyarakat, jangan membuat program yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. Kalau ada program yang tidak ada hubungannya dalam menyejahterakan masyarakat sebaiknya ditunda," kata Pastika saat menyampaikan amanat pada apel disiplin di halaman kantor Pemprov Bali, di Denpasar, Senin.
Oleh karena itu, Pastika kemudian memerintahkan kepada seluruh pimpinan SKPD agar menyisir lagi DPA kegiatan yang telah dibuat mengingat DPA tersebut merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat yang telah membayar pajak sehingga harus dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.
"Saya harap yang membuat perencanaan di SKPD dan Bappeda agar betul-betul mengarahkan program kegiatan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.
Program tersebut, lanjut dia, harus mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan guna mensejahterakan masyarakat dengan memperhatikan lingkungan serta adat dan budaya, serta jangan sampai hanya menyejahterakan pegawai saja.
Sedangkan menjelang akhir 2015, semua SKPD diminta segera menyelesaikan program kegiatan untuk tahun berjalan dan mengawal penyelesaian kegiatan dengan serius, serta tidak hanya menyerahkan pada staf.
Di sisi lain, dia mengharapkan agar pada 2 Januari 2016, Pemprov Bali bisa mencanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental, walaupun sampai saat ini belum ada petunjuk langsung dari Menteri Dalam Negeri dan Presiden.
"Mungkin kita sebelumnya sudah melaksanakan apa itu revolusi mental, namun saya mengharapkan suatu tindakan yang diformulasikan dalam gerakan yang lebih sistematis dan lebih akuntabel," katanya.
Pastika menegaskan bahwa inti dari revolusi mental tersebut merupakan sebuah gerakan perubahan yang mempengaruhi perubahan cara pandang dan pola kerja masyarakat khususnya PNS, yang menyangkut tiga aspek yakni integritas, etos kerja dan gotong royong.
Dalam apel tersebut, dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh SKPD di lingkungan pemprov setempat karena telah berhasil membawa Pemprov Bali meraih Predikat BB untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"Tujuh tahun saya menjadi Gubernur saya belum bisa meraih predikat A, sekarang sudah BB, yang dulunya di awal pemerintahan saya hanya memiliki predikat D, dan untuk meraih A tersebut hanya butuh lima poin lagi," jelas Pastika yang kemudian mengharapkan para pejabat di SKPD untuk bekerja lebih keras lagi sehingga sisa lima poin tersebut dapat tercapai di tahun mendatang. (WDY)
Pewarta: Pewarta: Ni Luh Rhismawati: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
