Tabanan (Antara Bali) - DPRD Kabupaten Tabanan mempersoalkan target pendapatan asli daerah setempat untuk 2011 yang tertulis Rp110,480 miliar, padahal yang sebenarnya hanya Rp46 miliar.
"Setelah kami telusuri dari jumlah pendapatan tertulis sebesar Rp110,480 miliar, ternyata target PAD yang sebenar hanya Rp46 miliar," kata anggota panitia anggaran DPRD Tabanan I Ketut Loka Antara di Tabanan, Selasa.
Menurut dia, target PAD yang dimasukkan sebesar Rp110,480 miliar di tahun 2011 sebenarnya hanya permainan angka-angka dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Target PAD sebesar itu, katanya, sudah termasuk penghasilan dari RSUD Tabanan sebesar Rp63,581 miliar. Padahal, menurut dia, penghasilan dari rumah sakit tidak bisa dimasukan ke kas daerah, karena RSUD Tabanan statusnya badan layanan umum (BLU).
Jika setelah dikurangi PAD RSUD Tabanan sebesar Rp63,581 miliar, maka target PAD Tabanan menjadi Rp46 miliar. Target ini akan terserap untuk biaya administrasi perkantoran yang jumlahyya mencapai Rp41,501 miliar.
"Setelah kami hitung-hitung, PAD Tabanan hanya tersisa sebesar Rp5 miliar saja," katanya.
Hal sama disampaikan anggota panitia anggaran lainnya, I Nyomanh Wirawan, dengan PAD yang dipatok tersebut maka eksekutif harus melakukan efisiensi anggaran dan mencari terobosan-terobosan agar mampu meningkatan target PAD.
"Caranya melakukan penciutan terhadap kelembagaan dari format menengah menjadi format minimum. Dari 15 dinas yang ada bisa dikurangi menjadi 12 dinas," katanya menjelaskan.
Selain itu, eksekutif juga perlu melakukan restrukturisasi di bagian, kantor, serta asisten semuanya perlu dikurangi.
"Beberapa dinas perlu dijadikan satu, hal ini untuk efisiensi anggaran," ujar Wirawan.
Dalam hitung-hitungan dewan, dengan pola kelembagaan minimal, maka anggaran yang berhasil dihemat mencapai Rp7 miliar.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi yang memimpin rapat anggaran meminta seluruh anggota agar lebih teliti dan bila perlu dikoreksi mana yang harus diperbaiki.
"Saya sepakat jika misalnya ada penggabugan dinas, misalnya dinas sosial digabungkan dengan dinas tenaga kerja dan transmigrasi," katanya.
Efisiensi ini lanjut Suryadi penting dilakukan karena menyangkut masalah anggaran.(*)
