Aksi demo tersebut digelar di depan kampus Universitas Udayana dan bergerak ke perempatan Jalan PB Sudirman - Dewi Sartika dan Jalan Raya Puputan, Denpasar.
Koordinator lapangan aksi demo, Abdul Aris mengatakan, pemerintahan SBY-Boedhiono perlu pembenahan dan peningkatan di semua bidang, antara lain kesejahteraan untuk masyarakat, masalah hak asasi manusia, pembangunan infrastuktur, ekonomi, hukum dan politik.
"Presiden SBY harus menuntaskan masalah-masalah yang tengah terjadi di masyarakat, karena jika proses penuntasan masalah hanya setengah-setengah maka citra bangsa Indonesia akan turun di mata dunia," katanya.
Misalnya masalah ekonomi, dengan pemberlakukan perdagangan bebas di kawasan ASEAN, padahal rakyat Indonesia masih sulit bersaing dengan produk-produk impor.
"Semestinya pemerintah sejak perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani, sudah menyosialisasikan isi dari perjanjian tersebut kepada masyarakat. Hal itu menghindari terjadinya kelabakan di bidang ekonomi seperti sekarang," katanya.
Sikap-sikap seperti itu, kata dia, belum mampu dibangun dan disosialisasikan oleh pemerintahan SBY-Boediono. Akibatnya begitu perdagangan bebas diberlakukan mengakibatkan masyarakat menjadi khawatir dan panik, karena produksinya kesulitan untuk bersaing.
"Coba kita lihat produk impor dari China misalnya, menjual produksinya di Indonesia bisa dengan harga murah. Sedangkan kalau produk-produk kita saat ini belum bisa bersaing dari segi harga," ucap Aris yang disambut yel-yel.
Ia mengatakan, melihat dari berbagai realitas yang telah terjadi di negeri ini, maka ARDHAM menuangkan 10 butir tuntutan, yaitu tegakkan supremasi hukum dan keadilan, tolak Soeharto sebagai pahlawan nasional dan usut tuntas kejahatan HAM zaman orde baru.
Selain itu, ARDHAM juga menuntut pemerintahan SBY menolak kebijakan liberalisasi ekonomi yang menyengsarakan rakyat di semua sektor, seperti pendidikan, kesejahteraan, pertanian, perburuhan, pelayanan politik dan lainnya.
Pemerintah diharapkan, mengkaji ulang perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang terbukti mematikan daya saing usaha dalam negeri.
ARDHAM juga menuntut pemerintah agar menyetop kekerasan yang mengatasnamakan agama, usut tuntas kasus korupsi Century serta moratorium penebangan hutan selama 10 tahun.
Tampak aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, bahkan kendaraan taktis dan mobil "water canon" siap siaga di sekitar aksi tersebut.(*)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
