"Kami tidak minta jatah, tetapi hanya berharap dapat ikut memfasilitasi penyaluran bantuan bedah rumah yang digulirkan setiap tahun anggaran dengan harapan juga tepat sasaran," kata anggota DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana pada rapat bersama anggota legislatif dengan eksekutif di Gedung DPRD Bali, di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan keterlibatan anggota Dewan dalam program bedah rumah yang dimaksud yakni dalam hal memfasilitasi pembagian bedah rumah ke konstituennya.
Berharap, dari 55 anggota Dewan di DPRD Bali, minimal masing-masing anggota dewan bisa ikut memfasilitasi sebanyak 10 unit dengan nilai Rp30 juta per unit per orang.
Politikus PDIP asal Kabupaten Buleleng mengatakan program bedah rumah yang digulirkan Pemerintah Provinsi Bali belum bisa tuntas dan masih banyak yang ngantre untuk mendapatkan bantuan bedah rumah yang diperuntukan bagi keluarga kurang mampu.
Menurut dia, keinginan anggota DPRD Bali menfasilitasi program bedah rumah pada konstituennya yang tidak mampu itu tetap mengacu pada data base yang ada. Seperti yang diverifikasi oleh kepala desa sesuai nama, alamat dan foto.
Kariyasa Adnyana lebih lanjut mengatakan saat verfikasi di lapangan banyak juga laporan yang diterima, bahwa masyarakat yang semestinya layak untuk mendapatkan bantuan ternyata tidak mendapatkan bantaun. Demikian juga sebaliknya masyarakat yang sudah memiliki rumah dan layak ditempati lantaran ada hubungan kekeluargaan akhirnya dipaksakan untuk mendapatkan bantuan lagi.
"Walau difasilitasi oleh dewan untuk konstituennya, tetap harus dilakukan verifikasi lapangan mengacu pada nama, alamat, foto serta semua persyaratan harus terpenuhi," ujarnya.
Sementara yang menjadi pertimbangan bagi anggota DPRD Bali dari daerah pemilihan Denpasar dan Badung. Dua kabupaten ini dipastikan masih ada saja warga miskin yang memerlukan bantuan bedah rumah.
Namun demikian, kalau masing-masing dapat memfasilitasi dengan porsi yang sama dipastikan akan kelebihan, oleh karenanya harus dialihkan ke daerah atau kabupaten yang lebih banyak memerlukan bantuan seperti Kabupaten Buleleng dan Karangasem.
Seperti halnya usulan dari Wayan Kariarta dari Dapil Denpasar bisa dialihkan ke anggota lainnya sesama fraksi di kabupaten yang lebih banyak membutuhkan.
"Angka kemiskinan di Denpasar sudah menurun dan permohonan bedah rumah juga jauh lebih kecil ketimbang kabupaten miskin lainnya," katanya.
Sementara Ketut Mandia menyampaikan, pembahasan APBD Perubahan 2015 memang belum selesai, masih banyak yang perlu disisir lagi, salah satunya program bedah rumah selain dana hibah.
Pada APBD Perubahan tercatat ada 1.100 unit lebih bantuan bedah rumah. Politikus PDIP asal Klungkung ini berharap selain program yang digulirkan oleh pemerintah provinsi dengan bantuan APBD Bali, diharapkan juga ada dana pendamping dari kabupaten. Bahkan ada program dari pemerintah pusat untuk renovasi rumah bagi keluarga miskin juga harus bisa diperjuangkan.
"Ada program perbaikan atap, lantai dan dinding dari pemerintah pusat yang diperuntukan bagi keluarga miskin juga harus diperjuangkan lewat lobi-lobi kabupaten kota," katanya. (WDY)
Pewarta: Pewarta: I Komang Suparta: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
