Denpasar (Antara Bali) - Penggagas kegiatan "Kuta Karnival" Made Supatra Karang mengakui, panitia kegiatan seni dan budaya yang diselenggarakan setiap tahun di sepanjang Pantai Kuta, Bali itu mendapat beragam kritikan dari masyarakat.
"Dari evaluasi kegiatan tahunan tersebut, kami mendapatkan masukan maupun kritikan dari sejumlah tokoh masyarakat, anggota dewan dan pelaku pariwisata," kata Made Suparta Karang di Kuta, Selasa.
Dia mengatakan, kritikan yang diterima panitia sangat beragam, mulai pembenahan dan evaluasi struktur kepanitiaan untuk kegiatan ke depannya hingga pembubaran karena dinilai tidak relevan lagi.
"Semua itu kami tampung dan selanjutnya akan kami evaluasi," katanya seiring berakhirnya Kuta Karnival 2010.
Menurut dia, kegiatan tersebut tercetus pascatragedi kemanusiaan, Bom Bali 12 Oktober 2002. "Pada waktu itu saya dan teman-teman membuat ajang Kuta Karnival yang bertujuan untuk pemulihan kembali sektor pariwisata," katanya.
Terbukti, kata dia, penyelenggaraan pada waktu itu mampu menyedot pengunjung, baik wisatawan nusantara maupun mancanegera hingga ribuan orang.
Ia mengatakan, di mata pelaku pariwisata, kegiatan yang telah berjalan delapan kali itu masih dilanjutkan untuk mendukung promosi pariwisata Bali.
Maka dari itu, kata dia, evaluasi merupakan suatu kewajiban, terlebih lagi suatu kegiatan berskala international.
"Sebenarmya ajang ini berjalan dinamis menyesuaikan selera pasar tanpa mengesampingkan nilai-nillai budaya kita. Yaitu budaya yang elegan dan unik," katanya.
Supatra Karang berharap, kritikan tersebut membuat panitia pada kegiatan ke depan mampu tampil lebih baik.
"Banyak kalangan masyarakat, terutama pelaku pariwisata yang menyesalkan ada upaya pembubaran KK yang berembus dari anggota DPRD Badung," katanya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung Rai Suryawijaya meminta kepada semua pihak lebih arif menyikapi Kuta Karnival.
"Kuta Karnival harus terus dilanjutkan, karena sudah menjadi ikon pariwisata Badung," katanya.
Nyoman Bagiada Karang, mantan anggota DPRD Badung menyatakan, kegiatan itu tidak perlu dibubarkan. Yang perlu adalah melakukan evaluasi sebagai bagian dari pembenahan serta keterbukaan pengabdian dan semangat kebersamaan.
"Kritikan dari anggota DPRD Badung yang positif kita tampung. Namun kritikan pedas itu sebaiknya kita evaluasi ke dalam kepanitiaan," katanya.(*)
: Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
