"Kami mengelar diskudi ini guna mencari solusi untuk dapat mewujudkan Buleleng yang aman, nyaman, damai dan tertib," kata Ketua DPD Partai Golkar Buleleng Nyoman Sugawa Kory, di Singaraja, Jumat.
Diskusi di gedung Partai Golkar Buleleng di Singaraja itu, melibatkan sekitar 65 peserta yang berasal dari utusan partai politik (parpol), organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat(LSM), dan majelis utama desa pakraman (MUDP).
Selain itu, tampak pula hadir tokoh-tokoh masyarakat, kalangan akademisi, badan eksekutif mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi, seperti Undiksha Singaraja, Institut Hindu Darma (IHD) dan Universitas Panji Sakti Singaraja (Unipas).
Sugawa Kory yang juga anggota DPRD Bali, menyebutkan, diskusi digelar terkait munculnya berbagai peristiwa, seperti kasus-kasus kerusuhan dan bentrok antarwarga yang terjadi di daerah Buleleng.
"Aksi kekerasan macam itu sesungguhnya telah muncul di Buleleng sejak pemerintahan Orde Baru, dan terus berlangsung hingga sekarang. Terakhir, yakni kasus di Pengastulan, Kecamatan Seririt," ucapnya.
Melalui diskusi yang melibatkan berbagai komponen itu, intinya ingin menciptakan Buleleng yang aman, kondusif dan damai. "Kami harapkan kasus-kasus yang memprihatinkan itu, tidak terulang lagi di kabupaten yang pernah menjadi ibu kota Sunda Kecil yang mewilayahi Bali, NTB, dan NTT ini," katanya.
Hadir dalam diskusi yang cukup hidup dan alot itu, antara lain tampak Kepala Kantor Kesbang Linmas Politik Buleleng Drs Nengah Widiana Santosa, Wakapolres Buleleng Kompol Dewa Putu Artha, serta dari KPU Buleleng diwakili Nyoman Sutawan Bendesa.
Dua pembicara dari kalangan kampus tampil sebagai nara sumber, yakni Gde Made Swardhana SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, serta I Nyoman Subanda yang juga dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
I Nyoman Subandia menyampaikan makalah berjudul "Potensi Konflik dan Kekerasan Massa Dalam Perspektif Sosiologi Politik", dan Gede Made Swardhana mengambil topik "Strategi Mewujudkan Buleleng yang Kondusif Ditinjau Dari Aspek Ideologi, Hukum dan Budaya".
Gde Made Swardhana mengatakan, untuk mewujudkan masyarakat Buleleng yang kondusif diperlukan "political will" dari pemerintah daerah, dimulai dari "clean governance", yakni penyelenggara pemerintahan di daerah yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), termasuk pemerataan-pemerataan pembangunan di segala aspek kehidupan.
Dosen Unud itu juga mengemukakan, masalah keamanan tidak semata-mata diserahkan atau hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, tetapi seluruh komponen masyarakat wajib menjaga keamanan, dimulai dari diri sendiri maupun di lingkungan masyarakatnya.
Sementara Nyoman Subanda mengemukakan akar persoalan konflik di Buleleng, yakni adanya warga yang mencari identitas, perebutan maupun pengaruh kekuasaan, kesenjangan informasi, dan karena perebutan sumber ekonomi. (*)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
