Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali Nyoman Suyasa mendukung rencana pemerintah provinsi membangun 1.000 unit rumah dari anggaran program bedah rumah bagi warga miskin pada RAPBD tahun 2015.
"Saya mendukung rencana Pemprov Bali dalam program pengentasan kemiskinan tersebut, salah satunya melalui program bedah rumah tersebut," katanya seusai sidang DPRD Bali di Denpasar, Jumat.
Ia mengingatkan kepada Gubernur Bali dan instansi terkait dalam memberi program rumah kepada kepala keluarga miskin harus diawasi pemborong proyeknya agar sesuai dengan bestek bangunan itu.
"Bedah rumah itu harus sesuai dengan bestek bangunan. Pak Gubernur dan instansi terkait harus mengawasi secara ketat. Jangan dengan alasan jauh mengangkut material bangunan menyebabkan kualitasnya buruk," ucap politikus Partai Gerindra ini.
Suyasa mengharapkan dengan adanya program bedah rumah, maka ke depan masyarakat Bali semua memiliki rumah layak huni.
"Karena itu pendataan di masing-masing banjar di Bali harus validitas. Dan juga peka terhadap apa yang dimediakan terkait kasus keluarga miskin di Bali," katanya.
Gubernur Mangku Pastika mengatakan sesuai dengan jumlah terbanyak akan mendapatkan bedah rumah diperuntukkan bagi masyarakat di Kabupaten Karangasem, Buleleng, Bangli dan Klungkung.
"Setelah dipangkas-pangkas (anggaran), disisir-sisir, dicarikan tambahan, maka kita dapat membangun 1.000 unit rumah tahun 2015. Diharapkan setelah APBD perubahan (tahun 2015), jumlahnya bisa ditambah lagi," katanya.
Gubernur Pastika mengatakan angka kemiskinan Bali naik setelah terjadi perubahan penetapan kriteria dan standar kemiskinan yang dilakukan oleh pusat.
Sebelumnya, kata Mangku Pastika, kemiskinan di Bali hanya mencapai 3,945 persen dan akhirnya naik menjadi 4,5 persen.
Menurut dia, pengentasan kemiskinan di Bali menempati urutan terbaik kedua setelah DKI Jakarta. Namun setelah standar itu berubah, prosentase kemiskinan Bali juga meningkat.
"Hal yang sama juga terjadi di DKI Jakarta. Angka kemiskinan di Jakarta juga naik hingga mencapai empat persen. Dari sisi prosentase, angka kemiskinan di Bali memang lebih tinggi dari DKI Jakarta," ujarnya.
Gubernur Bali dua periode ini menilai, secara makro, pemerintah memang sudah banyak berbuat banyak dengan menelurkan berbagai program pengentasan kemiskinan.
Namun secara mikro, tugas ini tidaklah mudah karena secara sporadis masih terjadi kemiskinan di mana-mana.
Pemerintah Bali, kata dia, harus mengakui tidak bisa menjangkau semua wilayah yang kecil-kecil di daerah terpencil di Bali karena, bagaimana pun program pengentasan kemiskinan digulirkan, tetap saja ada kemiskinan di berbagai desa di Bali.
"Itulah sebabnya kita membutuhkan kepala desa yang proaktif, memantau, melaporkan tentang warganya yang masih miskin. Kalau harapan kita menjangkau, tentu saja kita tidak bisa menjangkau ke sana," katanya. (WDY)
