KPK Juga Perlu Diikutkan Nilai Calon Kepala Daerah

Jakarta (Antara Bali) - Politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan seluruh pihak dapat mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut menilai calon-calon kepala daerah mendatang sebagai wujud pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap calon menterinya.

"Presiden sekarang, presiden kita semua, beliau sudah membuat cara baru, yaitu seluruh calon menteri diserahkan dulu ke KPK. Ini harus didorong dilakukan terhadap pencalonan kepala daerah," kata Martin dalam diskusi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan apabila untuk pembentukan kabinet saja Presiden meminta pertimbangan dari KPK, maka pada pemilihan calon gubernur, wali kota dan lain-lain juga harus meminta pertimbangan KPK.

Oleh karena itu KPK perlu memiliki data akurat rekam jejak para calon kepala daerah, namun tidak boleh hanya mengandalkan catatan dari surat pembaca di surat kabar.

"Maka pimpinan KPK yang kita harapkan adalah yang bisa mendukung peranan dari KPK. Yang bisa mengumpulkan data akurat bagi KPK ke depan," ujar dia.