"Kalau sektor pertanian Bali runtuh, maka kebudayaan Bali akan ikut runtuh, bahkan akhirnya semua sektor pembangunan Pulau Dewata juga akan runtuh," kata Prof Windia yang juga ketua pusat penelitian subak Unud di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan hal itu menanggapi ungkapan Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, bahwa sektor pertanian di daerah ini tumbuh negatif 2,84 persen pada triwulan I-2014. Ungkapan BPS itu sebenarnya sangat menarik, karena mengandung nilai yang mendalam bagi keberlanjutan pembangunan Bali ke depan.
Padahal tahun 2013 sektor pertanian Bali masih meningkat sekitar dua persen, meski peningkatannya paling kecil di antara semua sektor pembangunan di Pulau Dewata.
"Namun nyatanya pada awal tahun 2014 merupakan awal dari keruntuhan pembangunan Bali, kalau seandainya, sektor pertanian tidak mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh," ujar Prof Windia.
Keruntuhan sektor pertanian itu akibat investasi yang sangat kecil, yakni hanya sekitar 0,5 persen jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor pariwisata, yang investasinya mencapai 97 persen dari total investasi di Bali.
Sementara itu, pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikenakan untuk sektor pertanian sangat tinggi sehingga mencekik leher dan mematikan petani. Prof Windia menambahkan, belum lagi sistem irigasi pertanian yang rusak parah, air irigasi penuh polusi (sampah dan plastik), dan sumber airnya diperebutkan oleh semua sektor (pariwisata, dan PDAM).
"Kalau begitu kondisinya, bagaaimana mungkin sektor pertanian bisa tumbuh dan berkembang," tegas Windia.
Oleh sebab itu tidak mengherankan Gubernur Bali Mangku Pastika sering mencibir sektor pertanian dalam berbagai kesempatan. 'Ya, kalau begitu kondisi sektor pertanian, siapa yang mau menjadi petani?' katanya.
Windia menilai komentar Gubernur itu, justru sangat kontroversial. Seharusnya dengan kondisi sektor pertanian seperti ini, maka adalah tugas pemerintah untuk membuat program, agar sektor pertanian menjadi lebih menarik. Jangan justru dicibir.
Gubernur Bali memang membuat program sistem pertanian terintegrasi (Simantri) pada sejumlah kabupaten/kota, namun program ini hanya bersifat pencitraan semata. Hasilnya tidak signifikan.
Penelitian disertasi yang dilakukan Agus, seorang mahasiswa fakultas pertanian menemukan bahwa hanya delapan dari pelaksanaan Simantri yang dikembangkan pada tahun awal yang hasilnya efektif dan efesien.
"Hasil penelitian ini bagi saya tidak mengejutkan. Karena sejak awal saya mengritik program Simantri, khususnya pada lembaga pelaksananya," ujar Prof Windia. (WDY)
Pewarta: Oleh I Ketut Sutika: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
