Sekretaris Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Bali NM Eka Maha Dewi di Denpasar, Minggu menjelaskan, dengan munculnya dua kandidat tersebut, berakhir sudah kekhawatiran tidak mendapatkan calon ketua BPC PHRI Badung.
Kedua calon yang sama-sama bergelar SE dan MBA itu, bakal bertarung pada Musyawarah Cabang PHRI Kabupaten Badung yang dijadwalkan berlangsung Selasa (13/4) di Ballroom Discovery Kartika Plaza, kawasan Pantai Kuta.
Tujuan utama agenda ini adalah memilih Ketua PHRI Badung periode 2010-2015, selain menyusun program kerja untuk masa kerja lima tahun. Meski Badung dengan ratusan hotel berbintang menjadi sumber terbesar penghasil dolar dari wisatawan, namun kepengurusan PHRI dalam beberapa tahun vakum.
Menurut Eka, peluang menang bagi kedua calon ketua itu akan ditentukan oleh banyaknya dukungan dari anggota PHRI setempat yang memiliki suara dalam Muscab. "Siapa yang akan terpilih, kita tunggu saja," ucapnya.
Ia minta anggota PHRI yang berada di wilayah Badung untuk hadir pada muscab yang dijadwalkan dibuka Selasa pagi itu. "Ini penting, karena kehadiran anggota akan turut menentukan keberhasilan organisasi hotel dan restoran terbesar di Bali ini," katanya.
Ketua BPD PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati yang juga Bupati Gianyar, telah menyampaikan harapannya agar "tarung bebas" dan nuansa politis, tidak memberi pengaruh dalam pemilihan Ketua BPC PHRI Badung.
Disebutkan bahwa organisasi hotel dan restoran membutuhkan pemimpin visioner yang mampu memberi dampak positif bagi perusahaan sarana akomodasi.
Diingatkan bahwa permasalahan bidang hotel dan restoran juga tidak bisa dipecahkan oleh PHRI saja. Dukungan pemerintah daerah terutama melalui Bupati Badung sangat diharapkan.
Cok Ace, panggilan akrab Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menambahkan, bahwa permasalahan PHRI adalah permasalahan ikutan dari permasalahan pariwisata secara keseluruhan.
Eka memberi contoh berbagai permasalahan yang dihadapi bidang sarana akomodasi seperti eksploitasi air bawah tanah dan pengaturan peredaran minuman beralkohol yang telah menjadi perhatian banyak pihak.
Kemudian pendataan jumlah sarana akomodasi, baik hotel berbintang, non bintang, vila, pondok wisata, "guesthouse" atau rumah tamu, yang memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Selain itu masalah keamanan, kenyamanan, kebersihan, kemacetan lalu lintas, sertifikasi kompetensi bagi sumber daya manusia bidang perhotelan, dan penentuan harga kamar yang dapat menunjang pariwisata berkualitas.
Menurut Eka, segala kebijakan yang akan dihasilkan PHRI Badung, bertumpu pada pemimpin terpilih. "Karena itu mari kita komponen industri pariwisata hadir dan berpartisipasi pada muscab nanti," ajaknya.(*)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
