Bangli, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangli dan Badan Pusat Statistik (BPS) Bangli, Bali merekam potret ekonomi digital dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena merupakan bagian dinamika baru.
“Keakuratan data adalah kompas bagi setiap kebijakan pembangunan. Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi,” kata Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta di sela penandatanganan kerja sama terkait sensus ekonomi di Bangli, Rabu.
Penandatanganan komitmen bersama dalam SE itu dilakukan oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta bersama Kepala BPS Kabupaten Bangli, I Dewa Ayu Kadek Satrini.
Ia menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 itu akan menjadi basis data daerah yang sekaligus menjadi penentu arah pembangunan daerah.
Menurut dia, data yang akurat dan mutakhir merupakan instrumen utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan tepat sasaran.
“Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat,” imbuhnya.
Ia menambahkan hasil sensus nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun berbagai program pembangunan, mulai dari pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah.
Bupati juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar, termasuk usaha rumah tangga, untuk menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Data yang disampaikan secara jujur akan menghasilkan gambaran ekonomi daerah yang lebih akurat sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bangli I Dewa Ayu Kadek Satrini menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret berbagai perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir.
Ia menambahkan perkembangan teknologi digital telah mengubah pola bisnis dan perilaku konsumsi masyarakat secara signifikan.
Fenomena seperti tumbuhnya toko daring tanpa lokasi fisik, meningkatnya transaksi digital, hingga berkembangnya ekonomi berbasis platform dan pekerja lepas (freelancer) menjadi bagian dari dinamika ekonomi baru yang harus tercatat secara komprehensif.
“Dinamika ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan sepuluh tahun lalu. Perubahan tersebut perlu didokumentasikan secara lengkap agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” jelasnya.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta WigunaEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
