Akademisi Unud dorong penguatan pangan lokal

Denpasar (ANTARA) - Pemerhati lingkungan sekaligus akademisi Universitas Udayana Prof Ni Luh Kartini mendorong Pemerintah Provinsi Bali memperkuat pengembangan pangan lokal dan pertanian organik guna menjaga ketahanan pangan sekaligus kelestarian lingkungan di Pulau Dewata.

Prof Kartini menjelaskan diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal menjadi langkah penting dalam menjaga kedaulatan pangan Bali. Namun hingga kini, pengembangan pangan lokal dinilai belum didorong secara maksimal.

“Pangan lokal sebenarnya lebih mudah dibudidayakan karena masih memiliki genetika lokal sehingga cocok dikembangkan dengan sistem organik,” ujarnya di Denpasar, Jumat.

Ia mencontohkan sejumlah pangan lokal seperti padi lokal dan ketela yang hanya membutuhkan pupuk organik dalam proses budidayanya.

Namun, keberadaan pangan lokal kini mulai tergeser karena minim dipasarkan dan jarang digunakan oleh pelaku usaha maupun restoran.

Karena itu, Prof Kartini meminta pemerintah membuat kebijakan yang berpihak pada penggunaan bahan pangan lokal di sektor pariwisata dan kuliner.

“Kalau pangan lokal hilang, akan sangat sulit mengembalikannya. Kita bisa kehilangan keanekaragaman pangan dan sulit mencapai kedaulatan serta keamanan pangan,” katanya.

Ia menilai cita-cita Bali menjadi pulau organik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 juga akan sulit tercapai apabila kemandirian benih lokal tidak diperkuat.

“Sekarang bibit padi lokal sudah sangat sedikit. Kalau tidak ada benih unggul yang tersedia, masyarakat tidak bisa menanam,” ujarnya.

Prof Kartini menjelaskan Bali sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan pertanian organik melalui pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk.

Dari total timbulan sampah di Bali, sekitar 65 persen merupakan sampah organik yang diperkirakan dapat menghasilkan sekitar 900 ton pupuk organik per hari.

Menurutnya, pemanfaatan pupuk organik sangat penting untuk memulihkan kondisi tanah Bali yang kini semakin marginal akibat rendahnya kandungan bahan organik.

“Tanah Bali yang seharusnya memiliki bahan organik lima persen sekarang tinggal sekitar satu persen,” katanya.

Ia menegaskan Bali harus serius menjadi pulau organik karena merupakan wilayah kecil yang memiliki lima danau utama yakni Yeh Malet, Buyan, Tamblingan, Beratan dan Batur yang harus dijaga dari pencemaran bahan kimia pertanian.

“Kalau sistem pertanian masih menggunakan pupuk dan pestisida sintetis, seluruh sumber air di Bali akan tercemar,” ujarnya.

Selain itu, Prof Kartini juga menyoroti kondisi tutupan hutan Bali yang dinilai masih jauh dari ideal.

Ia menyebut luas tutupan lahan hutan Bali saat ini baru sekitar 16,9 persen, padahal minimal harus mencapai 30 persen untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan sumber air.

Menurutnya, kendala implementasi pertanian organik di Bali saat ini lebih disebabkan belum masifnya sosialisasi dan dukungan kebijakan, termasuk penganggaran dari pemerintah.

“Peraturan sudah ada, tinggal bagaimana keberanian semua pihak untuk benar-benar mendorong Bali menjadi pulau organik,” katanya.

Prof. Kartini menambahkan penerapan pertanian organik tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mampu menghasilkan produk pertanian yang autentik dan khas Bali sehingga mendukung keberlanjutan sektor pariwisata.

“Kalau alam dan budaya Bali tetap terjaga, maka pariwisata Bali juga akan terus berkelanjutan,” ujarnya.