"Saya mencurigai adanya kepentingan di balik peraturan tersebut, yakni bertujuan untuk kemenangan pasar bagi negara berkuasa atau maju," katanya di sela-sela acara bedah buku berjudul "Membunuh Indonesia" yang diselenggarakan oleh Bali Bakti bekerja sama dengan sejumlah elemen di Denpasar, Jumat.
Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak lama dan tidak ada negara di penjuru dunia yang terbebas dari perang dagang sebagai bagian dari tatanan perekonomian dunia baru yang dibentuk oleh negara maju.
Untuk melancarkan tatanan itu maka dibentuklah kelembagaan untuk mencapai tujuan memenangkan pasar, seperti bank dunia. Selain itu juga membuat yayasan tertentu sebagai penunjang. "Hal yang terakhir adalah dengan menentukan kelompok intelektual sebagai alat menyerang untuk memenangkan pasar," ujarnya.
Dia mengatakan, kemungkinan cukup banyak kebijakan cukup strategis di negara ini yang lahir secara tidak merdeka karena ditumpangi kepentingan tertentu, salah satunya peraturan pemerintah.
Palguna menjelaskan namun peraturan dan kebijakan tersebut dapat dikontrol oleh masyarakat melalui
melakukan pengujian kepada Mahkamah Agung, tetapi masalahnya peraturan pemerintah tidak bisa diujikan.
"Saya berharap jika mengontrol melalui cara itu tidak berhasil dapat dilakukan dengan menekan kebijakan itu lewat media sosial sesuai perkembangan zaman," ujarnya. (IGT)
: I Gusti Ketut Agung Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
