"Kami juga sangat mendukung kalau UN dihapus karena sudah tidak tepat lagi menjadi penentu kelulusan siswa," katanya yang juga Kepala SMP PGRI 2 Denpasar itu, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, bagaimana UN bisa menjadi patokan penentu kelulusan kalau realitasnya dari tahun ke tahun pelaksanaannya semakin kacau.
Ia mencontohkan soal saja banyak yang kurang dan bahkan sampai difotokopi, yang tentunya dapat mengganggu psikologis siswa mengerjakan soal. Bahkan UN SMA sampai diundur pelaksanannya di 11 provinsi.
"Dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan, itu sudah jelas diatur bahwa penilaian terhadap peserta didik dilakukan oleh tiga komponen yakni pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah," ucapnya.
Penghapusan UN, kata dia, masih menemukan kendala kalau pasal dalam PP itu tersebut masih tetap dipertahankan seperti itu. Oleh karenanya, regulasi harus diubah dulu. (LHS)
Pewarta: Oleh: Ni Luh RhismawatiEditor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
