Pontianak (Antara Bali) - Ketidakpuasan pemilik modal sebagai cerminan dari watak kapitalisme yang cenderung rakus dengan menggunakan cara yang ekspansif, akumulatif dan represif menjadi ancaman bagi kearifan masyarakat lokal serta sumber daya alam di sekitarnya.

"Masyarakat adat mempunyai kearifan tersendiri dalam mengelola alam sekitar yang mungkin tidak dipahami lingkungan di luar itu," kata Giring, penggiat lingkungan dari Pancur Kasih saat diskusi tentang Hari Bumi di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat di Pontianak, Senin.

Menurut dia, banyak kasus yang akhirnya melibatkan masyarakat lokal dengan aparat dan pemerintah. Ia mencontohkan kasus di Desa Semunying Jaya, Kabupaten Bengkayang. Di desa tersebut, lahan milik masyarakat adat tetap digunakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit meski terjadi pertentangan. "Akibatnya, faktor kuasa, senjata dan kapital, terlibat di dalamnya," kata Giring.

Sementara masyarakat lokal sesungguhnya mempunyai cara tersendiri dalam berhubungan dengan alamnya masing-masing. "Mungkin di Bengkayang berbeda dengan di Landak, atau Kapuas Hulu," ujar Giring yang juga Pemred di Majalah Kalimantan Review.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Silvester Thomas Daliman SH mengatakan, konsep kedaulatan sebuah negara, tidak membiarkan kedaulatan lain di dalam wilayahnya. "Sehingga kekuatan komunitas lokal, 'diisap' oleh kekuatan negara," ujar Thomas Daliman. (LHS)


Pewarta: Oleh:Teguh Imam Wibowo
: Ni Luh Rhismawati

COPYRIGHT © ANTARA 2026