"Ini dalam rangka pengabdian sebagai seorang kader. Karena itu, walau didukung hanya satu DPC sekalipun, saya akan tetap maju. Saya harus menghormati itu," katanya pada acara seminar tentang regenerasi kepemimpinan nasional yang digelar "The Sukarno Center" di gedung PWI Bali di Denpasar, Minggu.
Ia mengemukakan dirinya sebetulnya tidak pernah mencalonkan diri, melainkan dicalonkan oleh warga PDIP. Ia juga menegaskan tidak pernah berambisi untuk menduduki posisi nomor satu di partai berlambang kepala banteng itu.
"Tapi sebagai kader, kalau dicalonkan sebagai presiden sekalipun harus siap," katanya dalam seminar yang di belakang panggung terdapat logo PDIP bertuliskan "Guruh Soekarno Putra PASTI Ketua Umum PDIP" itu.
Guruh kembali menegaskan bahwa sebaiknya Megawati lengser dan tidak mencalonkan diri lagi sebagai ketua umum di kongres mendatang. Setiap kader itu ada masanya dan masa atau waktu Megawati sudah selesai.
"Pada Pemilu 2004, suara PDIP turun, Pemilu 2009 apalagi. Lalu kalau jadi ketua umum lagi, bagaimana menggenjot suara pada Pemilu 2014?," katanya.
Politikus yang juga dikenal sebagai seniman tersebut menilai, saat ini sudah tidak ada kemerdekaan dalam tubuh PDIP karena partai tersebut hanya dikuasai sekelompok orang dan aspirasi rakyatnya disumbat.
"Kalau aspirasi rakyat tidak sampai ke atas karena disumbat, itu artinya tidak ada lagi kemerdekaan di PDIP," katanya
Ia mengemukakan hal itu terkait dengan keluarnya SK DPP No.435/KPTS/DPP/XI/2009 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menjelang pelaksanaan kongres PDIP yang rencananya akan berlangsung di Bali, April 2010.
Menurut Guruh, sebelumnya proses pemilihan ketua umum partai itu dimulai dari suara paling bawah, yakni ranting di tingkat desa atau kelurahan. Namun dengan keluarnya SK tersebut justru proses pemilihan berawal dari pleno pengurus anak cabang di tingkat kecamatan.
"Sekarang suara ranting tidak terakomodasi lagi dan arus bawah banyak yang menggugat ke DPP. Kalau hanya ditentukan oleh pleno, kan bukan musyawarah karena pleno itu hanya sejumlah pengurus yang terlibat," kata politikus yang kini ramai dicalonkan sebagai salah satu Ketua Umum DPP PDIP pada kongres mendatang.
Ia menegaskan bahwa jika proses majunya seseorang untuk menjadi ketua umum dalam kongres PDIP melanggar AD/ART, maka hal itu sama juga dengan melanggar hukum, karena itu hasil kongres tersebut juga ilegal.(*)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
