Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung di Bali tutup pada tahun 2023.
“Ya tahun ini harus (ditutup) maksimal,” kata Direktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyanti di Denpasar, Bali, Sabtu.
Adapun alasan terus diundur penghentian operasional TPA Suwung karena kinerja Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai pengganti belum maksimal.
Dewi menyebut saat ini tiga TPST yaitu di Kertalangu, Tahura, dan Padangsambian, masih dalam tahap uji coba yang berdasarkan kontrak akan berakhir dua bulan lagi.
“Memang masih banyak kendala dari sisi mesin dan sumber daya manusia, artinya mungkin orang tidak terbiasa bekerja di sektor sampah. Jadi itu lagi diperbaiki oleh swasta supaya maksimal, sesuai kapasitas yang ditargetkan supaya TPA Suwung bisa dihentikan operasinya,” ujar Dewi.
Baca juga: Pemda Bali optimalkan TPST yang ada sambil bangun baru
Nantinya ketika tahap uji coba berakhir dan seluruh TPST bekerja sesuai kapasitas sampah yang disepakati atau setidaknya 60 persen sesuai kesepakatan, kata dia, maka TPA Suwung dapat ditutup.
Bahkan pada tahap berikutnya Kementerian PPN/Bappenas melihat ada kajian potensi pemanfaatan sampah di sana, seperti dilakukan penambangan dan sampah akan digunakan untuk kompos dan RDF (Refuse Derived Fuel).
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa juga mengakui bahwa proses penanganan sampah di Pulau Dewata saat ini masih terus berkembang.
Sejak awal, ia meminta Gubernur Bali Wayan Koster menutup TPA Suwung, lantaran pemandangan gunung sampah dapat memunculkan citra buruk Bali ketika dilihat dari atas pesawat.
Baca juga: Presiden Jokowi instruksikan daerah-daerah tiru TPST di Bali
“Ketika saya minta TPA Suwung dihentikan, beliau (Wayan Koster) waktu itu mengatakan ini besok minggu depan sudah mau ditandatangan, open bid, dan sebagainya. Saya bilang kalau mau bikin sejarah sekarang, lakukan kita hentikan,” ujarnya.
Berangkat dari hal itu Pemprov Bali mengeluarkan kebijakan untuk penanganan sampah dari sumber, sehingga Menteri PPN/Bappenas itu mengaku senang karena respons cepat pemerintah daerah (pemda).
Untuk itu selain penanganan sampah, kata dia, saat ini kementeriannya sedang membantu Bali secara bertahap bebas dari kendaraan bermotor konvensional beralih ke motor listrik.
“Memang secara perlahan kita harus siapkan mengenai dispenser pengisian listriknya dan itu akan jauh lebih murah bagi masyarakat di sini, dan sudah ada perusahaan yang ingin ikut. Nah ini bisa kita alihkan melalui Bali Kerthi Development Fund,” ujar Suharso.
