Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pemenuhan kedelai di Indonesia tidak lagi tergantung impor.
"Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 (juta ton) itu produksi nasionalnya kan turun terus," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan.
"Jadi untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp10.000 (per kilogram)," ungkap Airlangga.
Persoalan harga yang kurang menarik bagi petani tersebut menjadi salah satu penyebab petani enggan menanam kedelai dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp10.000 per kg karena akan kalah dengan harga impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp7.700 atau bahkan lebih murah.
"Jadi kita di 2018 misalnya kita produksinya di 700 ribu hektare, nah sekarang di 150 ribu hektare. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, ya mereka larinya ke jagung semua. Nah sekarang kita kan ingin semua ada 'mix', tidak hanya jagung saja tetapi kedelainya juga bisa naik," jelas Airlangga.
Arahan kedua, Presiden mendorong agar petani gunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik.
Pemerintah menyiapkan dana untuk perluasan lahan tanam kedelai dari yang sekarang sekitar 150 ribu Ha menjadi 300 ribu Ha dan menjadi 600 ribu hektare pada tahun depan. Pemerintah berupaya mengejar target 1 juta Ha produksi.
"Itu anggarannya sudah disiapkan Rp400 miliar dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300 (ribu) menjadi 600 ribu hektare, 'saat ini masih sekitar 150 ribu hektare. Dengan demikian maka produksi itu, angka target produksi 1 juta hektare dikejar untuk 2-3 tahun ke depan," tambah Airlangga.
