Senggigi (Antara Bali) - Penyelenggaraan kegiatan berskala internasional Sidang Umum Inter-Parlemen Asia Tenggara (AIPA) ke-33 pada 16-22 September 2012 yang dihadiri delegasi parlemen 10 negara ASEAN serta sembilan negara di luar kawasan itu, memacu perkembangan ekonomi dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Karena itu, anggota delegasi parlemen Indonesia Harun Al Rasjid di sela-sela Sidang Umum AIPA ke-33 di Senggigi, Lombok, NTB, menyatakan pemerintah pusat harus berani menetapkan daerah sebagai tuan rumah pertemuan internasional.
Hal ini penting bagi kemajuan ekonomi dan pariwisata serta beragam usaha rakyat lainnya. "Dengan penyelenggaraan AIPA berarti ada promosi dan para delegasi dari banyak negara tahu tentang Lombok. Itu yang utama. Langkah awal sebenarnya dari pemerintah pusat berani menunjuk daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penting," kata anggota Komisi I yang pernah menjabat Gubernur NTB ini.
Harun Al Rasjid mengaku banyak mendapat tanggapan positif dari anggota delegasi negara lain tentang keindahan pantai Lombok dan beberapa potensi pariwisata lainnya. Mereka berencana kembali dengan keluarga untuk dapat menikmati keindahan daerah yang dikenal pula dengan sebutan "Bumi Gora" ini.
Secara khusus, dia meminta pemerintah Provinsi NTB meningkatkan daya saing pelaku pariwisata di daerahnya termasuk usaha rakyat seperti pedagang kaki lima. "Orang datang setelah mencatat kelebihannya apa?. Kalau pedagang kaki lima punya kelebihan tidak mempermainkan harga dan kualitasnya baik, orang akan ingat dan datang lagi,"" katanya.
Selama ini, wisatawan yang kembali dari NTB sering mengeluhkan terjadinya permainan "getok" harga di kalangan pedagang, baik usaha makanan, suvenir atau oleh-oleh, hingga di kalangan kaki lima yang menjual rokok dan lainnya.(*/T007)
