Singaraja, Buleleng (ANTARA) - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, terus berupaya menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022.
"Dengan sekarang mulai menggeliatnya kegiatan perekonomian masyarakat karena pandemi COVID-19 mulai melandai dan dibukanya pariwisata, mudah-mudahan ini menjadi motor penggerak untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian di Kabupaten Buleleng," ujar Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Buleleng, Senin.
Ia mengemukakan hal itu usai mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus DPRD dan Pendapat Akhir Bupati Atas Empat Ranperda dan Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng Tahun 2021.
Ia mengatakan salah satu rekomendasi DPRD Kabupaten Buleleng terhadap LKPJ Bupati Buleleng Tahun 2021 yakni menopang pertumbuhan ekonomi. Kontraksi ekonomi di Buleleng termasuk rendah di tengah pandemi COVID-19. Sebagian besar dibantu kegiatan perekonomian pada sektor pertanian.
Baca juga: Pemkab Buleleng fokus pertanian
Selain itu, parameter lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan di suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Buleleng meningkat dari tahun sebelumnya.
"Nanti, TAPD akan menggali lagi segala potensi yang dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Buleleng. Entah itu dari izin reklame, tower, atau yang paling berpotensi pada sektor pertanian. Nanti, akan digali sumber-sumber lainnya lagi," katanya.
Sementara itu, Sekda Buleleng Gede Suyasa menjelaskan untuk menjaga kestabilan secara internal, Pemkab Buleleng akan melakukan digitalisasi pendapatan. Salah satunya digitalisasi parkir di beberapa titik lokasi. Kemudian, beberapa aset daerah yang digunakan itu ada kontribusinya yang berdasarkan peraturan bupati.
"Supaya semuanya bisa mendatangkan pendapatan. Jadi sedapat mungkin setiap menggunakan aset daerah itu ada kontribusi berdasarkan perbup. Lalu, digitalisasi retribusi di sektor pendapatan lain seperti penanganan di DTW itu juga dilakukan. Termasuk juga pajak daerah," jelasnya.
Baca juga: Wabup Buleleng imbau masyarakat kelola sampah berbasis sumber
Untuk efisiensi pembelanjaan di sisi pengadaan hampir seluruhnya akan dibawa ke e-purchasing. Bahkan saat ini Pemkab Buleleng sedang menyusun e-katalog lokal, sehingga nanti belanja daerah melalui e-katalog dan tentu penggunaan anggarannya lebih efisien. Karena batas harga sudah ditentukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Itu dari segi efisiensinya.
"Kita tidak bisa melewati batas harga angka yang ditentukan oleh LKPP. Jadi dari sisi efisiensi ya. Pendapatan juga naiknya di situ. PAD kita sudah naik ini, kemarin di angka 90 persen. Makanya kita bisa membayar hampir seluruhnya dan kita tidak punya utang di tahun 2021. Jadi semua belanja di 2021 itu bisa kita bayar," tutupnya.
