Denpasar (Antara Bali) - Bantuan dana untuk desa pekraman (adat) di Bali masing-masing sebesar Rp55 juta, di beberapa desa belum cair, padahal APBD Perubahan 2012 telah disahkan.

"Seharusnya permasalahan ngadatnya dana bantuan desa pekraman itu tidak perlu terjadi kalau Pemprov Bali punya komitmen dan keseriusan memberdayakan dan menguatkan desa adat yang merupakan benteng terakhir penjaga kokohnya adat, budaya, dan agama Hindu," kata Budayawan dan Akademisi Universitas Hindu (Unhi) Denpasar Prof Dr Ida Bagus Gunadha di Denpasar, Jumat.

Ia menilai molornya dana bantuan itu menunjukkan Pemprov Bali kurang serius memberdayakan desa pakraman.

"Kejadian ini sangat disayangkan karena bantuan itu seharusnya rutin. Pempov Bali harus serius meperhatikan desa pakraman, jangan main-main dan mengabaikannya. Kalau desa pakraman tidak serius diperhatikan atau hanya dianggap angin lalu, maka itu sangat berbahaya dan akibatnya fatal," kata Gunadha yang juga Direktur Program Pasca-Sarjana Unhi itu.

Ia lebih lanjut mengatakan, desa adat tentu sudah mempunyai program dan rencana yang jelas tiap tahun guna memanfaatkan dana bantuan tersebut, salah satunya melalui kegiatan "pesraman kilat" saat hari libur sekolah bagi generasi muda.

Kegitan itu sangat berguna dalam rangka menanamkan ketahanan budaya dan agama pada generasi muda. Namun ketika dana itu tak kunjung cair maka semua program yang telah dirancang tak bisa dijalankan dan tentu membuat kecewa masyarakat.(LHS/T007)



Editor : Nyoman Budhiana

COPYRIGHT © ANTARA 2026