Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggandeng para kepala daerah dari 48 wilayah untuk menginisisasi Kota Cerdas atau kerap dikenal sebagai Smart City di Indonesia.
Penandatanganan kesepakatan inisiasi Smart City itu dilakukan dengan para Kepala Daerah baik Wali Kota dan Bupati dari Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) dan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
“Saat ini kami melanjutkan inisiasi gerakan menuju Smart City tersebut dengan memperluas pendampingan pengembangan kota cerdas di kawasan pariwisata prioritas nasional dan kawasan ibu kota negara baru, yang tentu perlu bersama-sama kita pastikan dan kita sukseskan,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate dalam keterangannya, Kamis.
Gerakan Smart City memang dicanangkan oleh Kementerian Kominfo sejak 2017 saat itu ada sekitar 100 kabupaten dan kota yang ikut dalam pencanangan program itu.
Melanjutkan gagasan kota yang terintegrasi, tahun ini lewat penandatanganan kesepakatan antara Kementerian Kominfo yang diwakili oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kominfo Samuel A. Pangerapan dengan para kepala daerah di 48 kota dan kabupaten menjadi penanda kelanjutan program Smart City.
Baca juga: Kominfo ingin merger Gojek dengan Tokopedia majukan UMKM
Ada pun program Kota Cerdas itu memiliki 6 pilar utama yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment.
Tentunya langkah ini menguatkan Indonesia dalam langkah semakin memajukan sektor digital di Indonesia.
Inisisasi Smart City juga menjadi langkah Pemerintah Pusat untuk memberikan panduan bagi para pengelola Pemerintah Daerah mengoptimalisasikan penggunaan teknologi sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Hal itu berkaca dari data yang memaparkan pada 2021 penduduk dengan usia produktif di Indonesia sudah menggunakan ponsel pintar hampir sebanyak 98, 2 persen.
Data yang dihimpun oleh “We are Social” itu pun diinterpretasi oleh Johnny bahwa masyarakat di perkotaan saat ini sudah semakin mahir menggunakan layanan digital sehingga harus ada penyelerasan sistem yang dapat diakses segara digital untuk pemerintahan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Kolaborasi menjadi hal yang diharapkan dapat terjadi dengan baik untuk menghadirkan layanan Kota Cerdas baik di lini pemerintah maupun dengan para masyarakat.
Baca juga: Menkominfo: Infrastruktur digital penting untuk jaga kedaulatan negara
“Kerja kolaborasi, kerja sinergi bersama jajaran akademisi dan praktisi profesional. Seluruh instansi ini memiliki peran penting masing-masing untuk turut mendampingi, serta memberikan asistensi pemerintah daerah di 48 kabupaten kota dalam transformasinya menjadi kota cerdas berbasis digital,” kata Johnny.
