Aung San Suu Kyi ditahan militer
Senin, 1 Februari 2021 11:33 WIB
![Aung San Suu Kyi ditahan militer](https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2021/02/01/2021-01-31T230731Z_464542117_RC2BJL9Z34YZ_RTRMADP_3_MYANMAR-POLITICS.jpg)
Arsip Foto: Pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi berbicara kepada media tentang pemilihan umum yang akan datang, selama konferensi pers di rumahnya di Yangon (5/11/2021). Militer Myanmar menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint di Naypyitaw, terkait kisruh politik nasional terutama setelah pelaksanaan pemilihan umum yang dimenangi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS / Jorge Silva / File Photo/aww.
Pihak militer menyebut penahanan itu dilakukan sebagai respons atas “kecurangan pemilu”, menurut pernyataan yang disampaikan melalui siaran televisi milik militer.
Sejumlah politisi dan pengamat, khususnya dari luar Myanmar, menyampaikan tanggapan mereka atas kejadian tersebut, sebagaimana dikutip dari laporan Reuters.
Baca juga: Aung San Suu Kyi ditangkap
Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki
“Amerika Serikat menentang segala upaya mengganti hasil pemilu terakhir ataupun menghalangi transisi demokratis di Myanmar, serta akan mengambil langkah melawan pihak yang bertanggung jawab jika upaya-upaya tersebut tidak dihentikan.”
Menteri Luar Ngeri Australia Marise Payne
“Pemerintah Australia amat prihatin dengan laporan bahwa militer sekali lagi berupaya mengambil alih Myanmar dan telah menahan Kanselir Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint.”
“Kami meminta pihak militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum, juga agar segera membebaskan semua pemimpin sipil dan pihak lainnya dan ditahan dengan melawan hukum.”
Sejarawan dan pengarang Myanmar, Thant Myint-U
“Pintu baru saja terbuka untuk masa depan yang sangat berbeda. Saya khawatir bahwa tidak ada satu pun yang mampu mengontrol apa yang akan terjadi kemudian. Dan mengingat bahwa Myanmar adalah suatu negara yang dibanjiri senjata, dengan beragam etnis dan agama, di mana jutaan orang kesulitan mencari makan.”
Baca juga: Joe Biden dilantik jadi Presiden AS
Direktur Advokasi Asia di Human Rights Watch, John Sifton
“Junta militer yang menguasai Myanmar selama beberapa dekade sesungguhnya tidak pernah mundur dari kekuasaan [...] Mereka tidak pernah menyerah kepada otoritas sipil, maka kejadian hari ini bisa disebut hanyalah menunjukkan realitas politik yang memang telah ada.”
“AS dan negara-negara lain dengan upaya sanksi harus menyampaikan pesan yang kuat hari ini, dengan segera mencabut pelonggaran sanksi dan menjatuhkan sanksi ekonomi secara ketat dan langsung kepada otoritas militer serta para konglomerat; juga menekan negara kunci, termasuk Korea Selatan dan Jepang, agar menarik bisnis mereka (dari Myanmar). Junta Myanmar tidak ingin kembali lagi menjadi pengikut China.”
Pakar Asia Tenggara di Center for Strategic and International Studies di Washington, Murray Hiebert
“AS, pada Jumat (29/1), bergabung dengan negara-negara lain dalam mendesak agar pihak militer tidak menjalankan ancaman kudeta. China akan mendukung Myanmar seperti dilakukannya dahulu ketika militer mengusir Rohingya.”
“Pemerintahan Biden menyebut akan mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. Namun para pejabat militer tingkat tinggi (di Myanmar) sudah dikenai sanksi, jadi belum jelas saat ini apa yang dapat dilakukan oleh AS secara konkret.”
Sumber: Reuters