"Kita menjadi joint chairman untuk tahun pertama, kemudian tahun berikutnya selama dua tahun Indonesia menjadi chairman (tunggal). Baru dua tahun berikutnya Malaysia," ujarnya di Jakarta, Selasa.
Menkeu mengharapkan dengan terpilihnya Indonesia sebagai ketua dewan pengawas bersama maka pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang telah masuk dalam rencana pemerintah dapat segera terwujud.
"Yang diajukan oleh AIF proyek-nya sudah cukup banyak dari Indonesia. Kita harapkan porsi dari Indonesia akan cukup besar dan bisa memanfaatkan dana AIF," katanya.
Namun, lanjut dia, keputusan proyek mana yang berhak mendapatkan penjaminan dari AIF akan ditetapkan dalam dewan pengawas dan pencairan dana dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB).
"Board of Director itu mereka seperti komisaris. Yang menjalankan itu adalah ADB. Semua persiapan dan lain-lain supaya netral itu dilakukan oleh ADB, tapi diusulkan kepada Board of Director. Nanti Board of Director akan memutuskan," kata Menkeu.(*/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
