Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan realisasi penggunaan sepeda motor listrik bagi jajaran pemerintah daerah bisa secepatnya untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.
"Secepatnya, ini peraturan gubernurnya baru selesai dibahas," kata Koster di Kediaman Jaya Sabha, di Denpasar, Minggu.
Untuk penyediaan motor listrik tersebut, Koster mengaku sudah berkomunikasi dengan jajaran PLN, Pertamina dan sejumlah pihak lainnya guna merintis penggunaan sepeda motor listrik.
Menurut orang nomor satu di Bali itu, biaya operasional maupun pemeliharaan motor listrik akan jauh lebih murah dibandingkan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).
"Kalau dalam satu liter premium itu seharga Rp6.500 untuk menempuh jarak 30-40 kilometer. Kalau pakai motor listrik bisa setengahnya," ucapnya.
Selain itu, lanjut Koster, biaya perawatannya dalam jangka panjang juga lebih murah karena tidak memerlukan penggantian oli. Tetapi diakuinya memang biaya di awal yang lebih besar karena harga satu unitnya sekitar Rp25 juta. "Total netnya lebih murah, yang penting tidak ada polusi dan tidak ada suara," ujarnya.
Terkait dengan penyiapan anggaran pengadaan sepeda motor listrik, Koster mengatakan akan menggandeng Bank Pembangunan Daerah Bali.
Baca juga: Pemerintah lakukan bahas finalisasi perpres kendaraan elektrik
Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir di sela-sela acara jalan sehat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-24 merespons positif rencana penggunaan sepeda motor listrik di lingkungan Pemprov Bali tersebut.
"Gubernur Bali sangat berkeinginan untuk motor Gesit yang dilakukan perusahaan Wika bisa dibangun di Bali, sehingga Bali ke depan ramah lingkungan dan semua motor di Bali bisa motor listrik buatan anak Indonesia," ucapnya.
Terkait dengan infrastrukturnya akan disiapkan di sejumlah SPBU untuk pengisian dayanya, di samping akan disiapkan infrastruktur di kantor-kantor pemerintah. "Nanti sekitar 10 ribu motor yang akan digunakan pemerintah daerah," ucapnya.
Mengenai implementasinya, Nasir mengatakan akan dimulai sekitar akhir 2019 atau awal 2020 dan akan berjalan terus. "Tidak hanya di Bali, di Labuan Bajo juga akan melakukan hal yang sama," ucapnya.
Dia mengharapkan langkah penggunaan motor listrik tidak saja dilakukan pemerintah daerah, tetapi juga bisa dimanfaatkan kalangan perguruan tinggi.
Menristekdikti Mohamad Nasir (tengah) bersama Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (kanan) melihat alat peringatan dini gempa bumi dalam Ritech Expo 2019 yaitu rangkaian peringatan Hakteknas ke-24 (Antaranews Bali/Nyoman Budhiana/2019)
