Pengiriman beras dari daerah tetangga tersebut dilakukan secara bertahap menggunakan sarana angkutan truk sesuai kebutuhan, kata Ketua Satgas Kerja Raskin Bulog Divisi Bali Drs Wayan Suyasa di Denpasar, Senin.
Dengan tambahan 5.000 ton beras dari Jawa Timur itu, nantinya Bali akan memiliki sekitar 8.000 ton beras sebagai persediaan pangan nasional yang cukup untuk empat bulan ke depan, karena saat ini masih ada 3.000 ton.
Untuk persediaan pangan nasional yang ditangani Bulog Bali selama ini, sebagian besar mendatangkan beras dari gudang-gudang Bulog yang ada di Jawa Timur, Sulawesi bahkan ada juga beras Impor dari Vietnam.
Dengan persediaan beras nasional yang ada di Bulog Bali sebanyak itu, maka tidak perlu ada kekhawatiran lagi, mengingat perdagangan antarpulau cukup lancar dan jumlah persediaan di pedagang masih memadai sehingga harga stabil.
Suyasa mengatakan, Bali mendatangkan beras dari luar daerah, bukan berarti petani daerah ini tidak berproduksi, Beras hasil panenan masyarakat daerah ini umumnya diperdagangkan ke pasaran bebas.
Perdagangan beras antarpulau dari Jawa Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat, ke Bali dan sebaliknya, selama ini lancar, sehingga persediaan jenis matadagangan tersebut di pasaran sangat memadai dan harga tidak terlalu bergejolak.
Ia mengakui, Bulog Bali tidak banyak membeli beras hasil panenan petani daerah ini, karena harga di pasaran jauh lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP) yakni Rp5.800/kg, sehingga masyarakat cenderung menjual ke pasaran.
Untuk persediaan pangan nasional di Bali, Bulog terpaksa mendatangkan hampir sepenuhnya dari luar daerah guna memenuhi permintaan masyarakat miskin dan PNS serta TNI.
Untuk kebutuhan pangan nasional, Bali diperkirakan memerlukan 30 ribu ton setahun agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat miskin sekitar 200 ton per bulan dan permintaan anggota TNI maupun untuk bantuan bencana alam.(*)
: Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
