Denpasar (Antara Bali) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Bali untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan agar mereka terhindar dari praktik rentenir.
"Kami berupaya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM baik dari mahasiswa yang mau memulai usaha `start up`, hingga pelaku usaha yang tengah tumbuh," kata Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Zulmi dalam seminar "Membina UMKM melalui edukasi keuangan" di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, dari sekitar 250 ribu UMKM berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Bali, baru 20 persen di antaranya yang sudah mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal seperti perbankan. Sisanya ke lembaga perkreditan desa (LPD) dan koperasi.
Ia menyakini masih banyak UMKM di Bali yang belum tersentuh akses keuangan untuk memperluas usaha mereka.
Zulmi tidak memungkiri persyaratan yang rumit untuk mendapatkan akses pembiayaan di perbankan menjadi salah satu kendala pelaku usaha sehingga sebagian dari mereka memilih rentenir karena syarat yang diperlukan sangat mudah dan cepat, meskipun suku bunga yang jauh lebih tinggi.
Untuk itu dalam seminar itu OJK juga menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar pelaku usaha tersebut mendapatkan informasi lebih lengkap apabila mereka ingin mengajukan asetnya untuk dijadikan agunan kredit.
Sebanyak 270 pelaku UMKM dari Denpasar, Gianyar, Tabanan dan Kabupaten Badung turut hadir dalam seminar akses keuangan tersebut.
Sementara itu terkait kredit usaha rakyat (KUR), Zulmi mengakui penyaluran di Bali memang sudah mencapai target namun realisasinya masih belum merata.
"Masih belum merata ke semua pelaku UMKM. Kami harapkan tidak hanya pedagang saja tetapi UMKM dari hulu ke hilir seperti produksi rumahan juga mendapatkan akses," katanya.
Zulmi mendorong perbankan untuk mengganden Badan Usaha Milik Desa atau (BUMDes) menjadi agen penyaluran kredit sehingga mereka juga mendapatkan akses keuangan.
"Kami targetkan minimal 10 persen (pelaku UMKM) sudah mendapatkan akses keuangan," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami berupaya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM baik dari mahasiswa yang mau memulai usaha `start up`, hingga pelaku usaha yang tengah tumbuh," kata Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Zulmi dalam seminar "Membina UMKM melalui edukasi keuangan" di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, dari sekitar 250 ribu UMKM berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Bali, baru 20 persen di antaranya yang sudah mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal seperti perbankan. Sisanya ke lembaga perkreditan desa (LPD) dan koperasi.
Ia menyakini masih banyak UMKM di Bali yang belum tersentuh akses keuangan untuk memperluas usaha mereka.
Zulmi tidak memungkiri persyaratan yang rumit untuk mendapatkan akses pembiayaan di perbankan menjadi salah satu kendala pelaku usaha sehingga sebagian dari mereka memilih rentenir karena syarat yang diperlukan sangat mudah dan cepat, meskipun suku bunga yang jauh lebih tinggi.
Untuk itu dalam seminar itu OJK juga menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar pelaku usaha tersebut mendapatkan informasi lebih lengkap apabila mereka ingin mengajukan asetnya untuk dijadikan agunan kredit.
Sebanyak 270 pelaku UMKM dari Denpasar, Gianyar, Tabanan dan Kabupaten Badung turut hadir dalam seminar akses keuangan tersebut.
Sementara itu terkait kredit usaha rakyat (KUR), Zulmi mengakui penyaluran di Bali memang sudah mencapai target namun realisasinya masih belum merata.
"Masih belum merata ke semua pelaku UMKM. Kami harapkan tidak hanya pedagang saja tetapi UMKM dari hulu ke hilir seperti produksi rumahan juga mendapatkan akses," katanya.
Zulmi mendorong perbankan untuk mengganden Badan Usaha Milik Desa atau (BUMDes) menjadi agen penyaluran kredit sehingga mereka juga mendapatkan akses keuangan.
"Kami targetkan minimal 10 persen (pelaku UMKM) sudah mendapatkan akses keuangan," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016