Berau (Antara Bali) - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menilai sosialisasi empat pilar kepada bangsa Indonesia akan lebih efektif jika melalui kurikulum sekolah mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi.
"Pada era orde baru ada mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diajarkan sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas," kata Mahyudin saat menyampaikan materi pada sosialisasi empat pilar MPR RI di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Jumat (9/12) malam.
Sosialisasi empat pilar diselenggarakan atas kerja sama MPR RI dan KNPI Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang diikuti sekitar 500 peserta dari beragai organisasi kemasyarakatan pemuda.
Menurut Mahyudin, setelah era reformasi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dihapus dan kemudian diganti dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN), sehingga pendidikan moralnya hilang.
Kemudian, kata dia, PPKN kemudian diganti lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), sehingga Pancasilanya hilang.
"Agar pemahaman bangsa Indonesia terhadap Pancasila lebih baik sekaligus pembentukan karakter dan moral juga lebih baik, maka sebaiknya materi sosialisasi Empat Pilar dijadikan mata pelajatran di sekolah, sehingga dapat diajarkan kepada bangsa Indonesia sejak sedini mungkin," katanya.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan mata pelajaran dengan materi empat pilar di sekolah akan memberikan pendidikan moral serta pembentukan karakter yang Pancasilais kepada bangsa Indonesia.
Menurut Mahyudin, berdasarkan amanah UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), MPR RI memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi empat pilar untuk pembentukan karakter bangsa.
Sementara itu, MPR RI sebagai lembaga tinggi negara, menurut dia, juga memiliki kewenangan sesuai amanah konstitusi yakni mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.
"MPR RI juga melakukan kajian sistem ketatanegaraan," katanya.
Karena itu, kata dia, sosialisasi empat pilar yang dilakukan MPR RI akan lebih efektif jika melalui kurikulum sekolah yang lebih masif. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Pada era orde baru ada mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diajarkan sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas," kata Mahyudin saat menyampaikan materi pada sosialisasi empat pilar MPR RI di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Jumat (9/12) malam.
Sosialisasi empat pilar diselenggarakan atas kerja sama MPR RI dan KNPI Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang diikuti sekitar 500 peserta dari beragai organisasi kemasyarakatan pemuda.
Menurut Mahyudin, setelah era reformasi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dihapus dan kemudian diganti dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN), sehingga pendidikan moralnya hilang.
Kemudian, kata dia, PPKN kemudian diganti lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), sehingga Pancasilanya hilang.
"Agar pemahaman bangsa Indonesia terhadap Pancasila lebih baik sekaligus pembentukan karakter dan moral juga lebih baik, maka sebaiknya materi sosialisasi Empat Pilar dijadikan mata pelajatran di sekolah, sehingga dapat diajarkan kepada bangsa Indonesia sejak sedini mungkin," katanya.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan mata pelajaran dengan materi empat pilar di sekolah akan memberikan pendidikan moral serta pembentukan karakter yang Pancasilais kepada bangsa Indonesia.
Menurut Mahyudin, berdasarkan amanah UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), MPR RI memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi empat pilar untuk pembentukan karakter bangsa.
Sementara itu, MPR RI sebagai lembaga tinggi negara, menurut dia, juga memiliki kewenangan sesuai amanah konstitusi yakni mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.
"MPR RI juga melakukan kajian sistem ketatanegaraan," katanya.
Karena itu, kata dia, sosialisasi empat pilar yang dilakukan MPR RI akan lebih efektif jika melalui kurikulum sekolah yang lebih masif. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016