Jakarta (Antara Bali) - Polri dinilai melakukan tindakan agak berlebihan terhadap pencegahan atas kegiatan doa bersama dan aksi damai dengan melakukan pelarangan pada masyarakat dan penangkapan terhadap sejumlah orang dengan tuduhan akan melakukan makar.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Aboebakar Alhabsy mengatakan pendapat itu pada rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman dan dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta jajarannya.
Menurut Aboebakar, penangkapan sejumlah orang yang disebut akan melakukan makar agak berlebihan dan mohon dijelaskan apa yang akan dilakukan orang-orang tersebut.
Aboebakar juga menyoroti tindakan pelarangan yang dilakukan anggota Polri terhadap masyarakat yang ingin menghadiri doa bersama di Lapangan Monas Jakarta.
Dia mencontohkan, pelarangan terhadap masyarakat dari Ciamis, Jawa Barat, yang akan mencarter bus dri Ciamis ke Jakarta.
"Pak Kapolri, tolong dijelaskan," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Jazilul Fawaid, juga mempertanyakan penangkapan terhadap sejumlah orang yang dinilai akan melakukan makar, sampai sejauh mana tingkat kematangannya.
Jazilul juga mempertanyakan apa tindakan yang akan dilakukan Polri selanjutnya, karena aksi damai dan doa bersama tersebut juga terkait dengan Pilkada DKI Jakarta.
"Masih ada dua tahapan lagi pada rangkaian Pilkada DKI Jakarta," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menambahkan, soal dugaan makar, salah seorang yang ditangkap adalah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rachmawati Soekarnoputri.
Menurut dia, secara logika sulit memahami bahwa Rachmawati yang kondisinya tidak sehat dan harus duduk di kursi roda, akan melakukan makar.
"Masyarakat juga masih menanti proses hukum selanjutnya terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Aboebakar Alhabsy mengatakan pendapat itu pada rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman dan dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta jajarannya.
Menurut Aboebakar, penangkapan sejumlah orang yang disebut akan melakukan makar agak berlebihan dan mohon dijelaskan apa yang akan dilakukan orang-orang tersebut.
Aboebakar juga menyoroti tindakan pelarangan yang dilakukan anggota Polri terhadap masyarakat yang ingin menghadiri doa bersama di Lapangan Monas Jakarta.
Dia mencontohkan, pelarangan terhadap masyarakat dari Ciamis, Jawa Barat, yang akan mencarter bus dri Ciamis ke Jakarta.
"Pak Kapolri, tolong dijelaskan," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Jazilul Fawaid, juga mempertanyakan penangkapan terhadap sejumlah orang yang dinilai akan melakukan makar, sampai sejauh mana tingkat kematangannya.
Jazilul juga mempertanyakan apa tindakan yang akan dilakukan Polri selanjutnya, karena aksi damai dan doa bersama tersebut juga terkait dengan Pilkada DKI Jakarta.
"Masih ada dua tahapan lagi pada rangkaian Pilkada DKI Jakarta," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menambahkan, soal dugaan makar, salah seorang yang ditangkap adalah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rachmawati Soekarnoputri.
Menurut dia, secara logika sulit memahami bahwa Rachmawati yang kondisinya tidak sehat dan harus duduk di kursi roda, akan melakukan makar.
"Masyarakat juga masih menanti proses hukum selanjutnya terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016