Gianyar (Antara Bali) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengejar target seluruh daerah di Indonesia yang berjumlah 514 kabupaten/kota menjadi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2017-2019.
"Kami telah mencanangkan tahun 2030 Indonesia Layak Anak. Hingga saat ini baru 302 kabupaten/kota yang sudah KLA dan selama 2017 hingga 2019 kami targetkan semuanya sudah KLA," katanya usai membuka the Fourth Asian Forum on the Right of the Child di Bali Safari and Marine Park Gianyar, Rabu.
Menurut dia, dari 302 kabupaten/kota yang sudah menjadi KLA itu, 77 kepala daerah di antaranya telah mendapatkan penghargaan karena dinilai telah memberikan perhatian terhadap perkembangan anak.
Ia meminta komitmen seluruh kepala daerah, badan usaha, organisasi, masyarakat hingga media berperan membantu dalam menjamin hak dan melindungi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.
Peran orangtua juga sangat dibutuhkan untuk menjamin tumbuh kembang aset bangsa sebagai garda terdepan di lingkungan keluarga yang membentuk karakter anak.
"Kami imbau orangtua untuk memberikan perhatian apalagi saat ini di televisi banyak berbicara politik dan korupsi, itu tidak cocok (ditonton) anak-anak. Ada 87 juta anak di Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut Deputi Menteri PPA Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPA, Lenny Rosalin menjelaskan bahwa program KLA menekankan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara utuh yang diukur 31 indikator yang secara garis besar mencerminkan lima hal yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten/kota.
Lima hal itu yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
Komitmen Indonesia terkait perlindungan anak dalam KLA juga disampaikan dalam Forum Asia terkait Perlindungan Anak itu sekaligus berbagi pengalaman, tukar informasi dan membahas masalah terkait pemenuhan hak anak di negara-negara Asia.
Forum yang digelar pertama kali 23-25 November 2016 itu menghadirkan sejumlah pembicara dan dihadiri delegasi dari Jepang, Korea Selatan, Kamboja, Filipina, Mongolia, Nepal, India dan Indonesia serta wakil pemerintahan, dunia usaha, kalangan kampus, pemerhati anak hingga lembaga masyarakat terkait perlindungan anak baik nasional maupun internasional.
Dalam kesempatan itu, Menteri Yohana juga sekaligus membangkitkan kembali layanan Telepon Sahabat Anak atau Tesa dengan nomor bebas pulsa 129 untuk layanan konsultasi dan informasi dan pengaduan malasah darurat.
Tesa sejatinya telah diluncurkan tahun 2009 namun karena berbagai sebab program tersebut meredup dan kini kembali dihidupkan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami telah mencanangkan tahun 2030 Indonesia Layak Anak. Hingga saat ini baru 302 kabupaten/kota yang sudah KLA dan selama 2017 hingga 2019 kami targetkan semuanya sudah KLA," katanya usai membuka the Fourth Asian Forum on the Right of the Child di Bali Safari and Marine Park Gianyar, Rabu.
Menurut dia, dari 302 kabupaten/kota yang sudah menjadi KLA itu, 77 kepala daerah di antaranya telah mendapatkan penghargaan karena dinilai telah memberikan perhatian terhadap perkembangan anak.
Ia meminta komitmen seluruh kepala daerah, badan usaha, organisasi, masyarakat hingga media berperan membantu dalam menjamin hak dan melindungi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.
Peran orangtua juga sangat dibutuhkan untuk menjamin tumbuh kembang aset bangsa sebagai garda terdepan di lingkungan keluarga yang membentuk karakter anak.
"Kami imbau orangtua untuk memberikan perhatian apalagi saat ini di televisi banyak berbicara politik dan korupsi, itu tidak cocok (ditonton) anak-anak. Ada 87 juta anak di Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut Deputi Menteri PPA Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPA, Lenny Rosalin menjelaskan bahwa program KLA menekankan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara utuh yang diukur 31 indikator yang secara garis besar mencerminkan lima hal yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten/kota.
Lima hal itu yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
Komitmen Indonesia terkait perlindungan anak dalam KLA juga disampaikan dalam Forum Asia terkait Perlindungan Anak itu sekaligus berbagi pengalaman, tukar informasi dan membahas masalah terkait pemenuhan hak anak di negara-negara Asia.
Forum yang digelar pertama kali 23-25 November 2016 itu menghadirkan sejumlah pembicara dan dihadiri delegasi dari Jepang, Korea Selatan, Kamboja, Filipina, Mongolia, Nepal, India dan Indonesia serta wakil pemerintahan, dunia usaha, kalangan kampus, pemerhati anak hingga lembaga masyarakat terkait perlindungan anak baik nasional maupun internasional.
Dalam kesempatan itu, Menteri Yohana juga sekaligus membangkitkan kembali layanan Telepon Sahabat Anak atau Tesa dengan nomor bebas pulsa 129 untuk layanan konsultasi dan informasi dan pengaduan malasah darurat.
Tesa sejatinya telah diluncurkan tahun 2009 namun karena berbagai sebab program tersebut meredup dan kini kembali dihidupkan. (WDY)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016