Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengingatkan lembaga pelatihan kerja (LPK) di daerah itu jangan menjadi seperti sekolah yang ibaratnya hanya bertugas mendidik, tetapi tidak memperhatikan terserapnya lulusan dalam dunia kerja.
"LPK tidak boleh seperti sekolah, asal nyetak, nanti setelah tamat bukan urusan, itu tidak boleh," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali Ketut Wija saat memberikan pembekalan pada Rapat Koordinasi LPK se-Bali, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, LPK harus bertanggung jawab terhadap hasil pelatihan yang sudah diberikan, yang indikatornya dapat dilihat dari tingkat keterserapan di dunia kerja.
"Jika banyak LPK yang menghasilkan lulusan yang tidak terserap, berarti LPK seharusnya malu karena tidak mampu menyelesaikan urusan ketenagakerjaan. LPK adalah solusi dan bukan penyebab bertambahnya pengangguran," ujar Wija.
Dia mengemukakan, secara umum ada tiga jenis tenaga kerja yang menyebabkan terjadinya pengangguran yakni mereka yang tidak memiliki kompetensi (uncompetent), tenaga kerja yang kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar (mismatch) dan mereka yang mempunyai sikap mental memang tidak mau bekerja.
"Tenaga kerja yang mismatch diantaranya dapat dilihat ketika ada bursa lowongan kerja, tetapi banyak yang tidak terserap karena kompetensi yang dimiliki tidak nyambung. Hal ini karena di sekolah hanya mencetak tenaga kerja, tetapi tidak melihat potensi pasar," ucapnya.
Wija mengharapkan LPK dapat menjadi solusi atas persoalan tenaga kerja "mismatch" tersebut, dan bukan malah menjadi penyebabnya. Caranya dengan LPK mulai menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar atau membuat kurikulum berbasis kompetensi.
Sedangkan terkait dengan tenaga kerja jenis ketiga yang memang tidak mau bekerja, lanjut dia, umumnya adalah mereka yang memang sudah berkecukupan secara ekonomi di keluarganya.
Pihaknya juga menyoroti kondisi masyarakat Bali yang seringkali merasa sudah berada dalam zona nyaman sehingga enggan untuk bekerja keras. "Padahal kalau sudah demikian, spirit berjuang kita menjadi kurang sehingga mudah dikalahkan oleh orang lain," kata Wija.
Jumlah LPK di Bali sebanyak 235 yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Jumlah LPK terbanyak di Kota Denpasar (80 LPK) dan paling sedikit di Kabupaten Klungkung (5 LPK). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"LPK tidak boleh seperti sekolah, asal nyetak, nanti setelah tamat bukan urusan, itu tidak boleh," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali Ketut Wija saat memberikan pembekalan pada Rapat Koordinasi LPK se-Bali, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, LPK harus bertanggung jawab terhadap hasil pelatihan yang sudah diberikan, yang indikatornya dapat dilihat dari tingkat keterserapan di dunia kerja.
"Jika banyak LPK yang menghasilkan lulusan yang tidak terserap, berarti LPK seharusnya malu karena tidak mampu menyelesaikan urusan ketenagakerjaan. LPK adalah solusi dan bukan penyebab bertambahnya pengangguran," ujar Wija.
Dia mengemukakan, secara umum ada tiga jenis tenaga kerja yang menyebabkan terjadinya pengangguran yakni mereka yang tidak memiliki kompetensi (uncompetent), tenaga kerja yang kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar (mismatch) dan mereka yang mempunyai sikap mental memang tidak mau bekerja.
"Tenaga kerja yang mismatch diantaranya dapat dilihat ketika ada bursa lowongan kerja, tetapi banyak yang tidak terserap karena kompetensi yang dimiliki tidak nyambung. Hal ini karena di sekolah hanya mencetak tenaga kerja, tetapi tidak melihat potensi pasar," ucapnya.
Wija mengharapkan LPK dapat menjadi solusi atas persoalan tenaga kerja "mismatch" tersebut, dan bukan malah menjadi penyebabnya. Caranya dengan LPK mulai menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar atau membuat kurikulum berbasis kompetensi.
Sedangkan terkait dengan tenaga kerja jenis ketiga yang memang tidak mau bekerja, lanjut dia, umumnya adalah mereka yang memang sudah berkecukupan secara ekonomi di keluarganya.
Pihaknya juga menyoroti kondisi masyarakat Bali yang seringkali merasa sudah berada dalam zona nyaman sehingga enggan untuk bekerja keras. "Padahal kalau sudah demikian, spirit berjuang kita menjadi kurang sehingga mudah dikalahkan oleh orang lain," kata Wija.
Jumlah LPK di Bali sebanyak 235 yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Jumlah LPK terbanyak di Kota Denpasar (80 LPK) dan paling sedikit di Kabupaten Klungkung (5 LPK). (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016