Singaraja (Antara Bali) - Para pendukung Agus Suradnyana- Sutjidra (petahana) memprotes proses verifikasi dukungan terhadap calon perseorangan Pilkada Buleleng, Bali karena terindikasi melakukan pemaksanaan kepada masyarakat.
"Kami pendukung PASS keberatan karena banyak warga merasa tak menyerahkan dukungan tiba-tiba tercatat dalam verifikasi faktual oleh calon dari jalur perseorangan yakni Dewa Sukrawan dan Dharma Wijaya," kata salah satu perwakilan pendukung PASS, Gusti Made Artana di Singaraja, Bali, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya juga menyayangkan beberapa kejanggalan dalam pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP) yakni salah satunya lokasi yang dilakukan tidak ditempat umum.
Menurut Gusti Artana, pada proses verifikasi faktual pertama, dirinya menerima laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa KTP masyarakat muncul saat penyerahan.
Padahal, mereka tidak pernah menyerahkan KTP. Ia pun memprotes, tempatnya verifikasi dilakukan di tempat rumah pribadi serta waktu yang tidak terbatas.
"Selain itu juga malah bisa menjadi ruang-ruang yang memungkinkan bisa terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Bisa dilanggar ini prosesnya, kami memprotes cara ini," kata Gusti Artana.
Artana pun mengharapkan, Panwaslih dan KPU Buleleng mengambil sikap terhadap proses verifikasi faktual yang dilakukan harus sesuai dengan aturan main yang berlaku dan tidak terkesan tertutup.
"Kami ingin proses pilkada ini berjalan dengan baik. Faktanya, karena tempatnya pribadi dipakai, diluar yang sinyalir KTP yang muncul tidak boleh masuk. Proses pilkada ini harus benar," tegas dia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami pendukung PASS keberatan karena banyak warga merasa tak menyerahkan dukungan tiba-tiba tercatat dalam verifikasi faktual oleh calon dari jalur perseorangan yakni Dewa Sukrawan dan Dharma Wijaya," kata salah satu perwakilan pendukung PASS, Gusti Made Artana di Singaraja, Bali, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya juga menyayangkan beberapa kejanggalan dalam pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP) yakni salah satunya lokasi yang dilakukan tidak ditempat umum.
Menurut Gusti Artana, pada proses verifikasi faktual pertama, dirinya menerima laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa KTP masyarakat muncul saat penyerahan.
Padahal, mereka tidak pernah menyerahkan KTP. Ia pun memprotes, tempatnya verifikasi dilakukan di tempat rumah pribadi serta waktu yang tidak terbatas.
"Selain itu juga malah bisa menjadi ruang-ruang yang memungkinkan bisa terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Bisa dilanggar ini prosesnya, kami memprotes cara ini," kata Gusti Artana.
Artana pun mengharapkan, Panwaslih dan KPU Buleleng mengambil sikap terhadap proses verifikasi faktual yang dilakukan harus sesuai dengan aturan main yang berlaku dan tidak terkesan tertutup.
"Kami ingin proses pilkada ini berjalan dengan baik. Faktanya, karena tempatnya pribadi dipakai, diluar yang sinyalir KTP yang muncul tidak boleh masuk. Proses pilkada ini harus benar," tegas dia. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016