Gianyar (Antara Bali) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai atau non tunai.
"Mereka sekaligus memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Penerima PKH juga diprioritaskan memperoleh bantuan Rastra (Beras Sejahtera)/Pangan, PIP (KIP), PBI-JKN (KIS), PMT, Rutilahu dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta program-program bersubsidi lainnya," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ketika menyerahkan Bantuan Sosial Non Tunai PPKH dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera Himpunan Bank-Bank Negara (HIMBARA) di Balai Budaya Gianyar, Minggu.
Ia mengatakan PKH yang telah dilaksanakan sejak 2007 menyasar bantuan bagi keluarga miskin, memiliki ibu hamil, balita, anak SD, SMP, SMA, disabilitas berat dan lansia 70 tahun ke atas.
PKH hingga tahun 2005 telah menjangkau 3,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bertambah menjadi 6 juta KPM pada tahun 2016. Dalam setahun, KPM akan menerima bantuan yang disalurkan sebanyak empat tahap.
Untuk awal penyaluran bantuan non tunai, Kemensos melalui HIMBARA akan menyalurkan bantuan sekitar 1 juta KPM di 20 Provinsi dan 68 Kabupaten/Kota.
Sedangkan tahap III dan IV rencananya mulai disalurkan pada akhir tahun 2016. Sementara tahun 2017 akan ditingkatkan menjadi 3 juta KPM penerima non tunai bantuan sosial.
Penyaluran bantuan sosial non tunai diprioritaskan pada wilayah perkotaan dengan manfaat E-Warong KUBE-PKH dan agent Bank HIMBARA.
Untuk memastikan keluarga miskin memperoleh bantuan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial secara "integrative holistic", maka penyalurannya menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimodifikasi menjadi Kartu Debet ATM HIMBARA dengan system E-Walet dan tabungan terintegrasi.
Teknis pengambilan bantuan non tunai PKH dan Rastra/Pangan melalui E-Warong KUBE-PKH ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Selain itu, terdapat titik-titik lainnya yang dapat digunakan untuk pencairan melalui agen-agen perbankan, ATM dan outlet bank tertentu. Jaringan outlet HIMBARA saat ini mencapai lebih 55.000 ATM dan lebih dari 114.000 agen sehingga dapat mengakomodir penyaluran bansos tersebut.
"Sistem itu merupakan karya inovatif HIMBARA bersama Kemensos untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan," ujar Mensos.
Sementara Bali menerima bantuan sosial tahun 2016 sebesar Rp270,870 miliar yang terbagi menjadi delapan jenis bantuan yakni, Program Keluarga Harapan (PKH), penerima manfaat 22.279 keluarga (Rp45,540 miliar), Bantuan Kompensasi Eks Timtim, 1.633 jiwa (Rp16,630 miliar), Bantuan Sosial Lanjut Usia, 800 jiwa (Rp1,6 miliar), Bantuan Sosial Disabilitas, 1.081 jiwa (Rp3,243 miliar), Beras Sejahtera (Rastra), 151.924 keluarga (Rp198,671 miliar), Bantuan Kendaraan Siaga Bencana, 14 Unit (Rp3,318 miliar), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), 1.606 anak (Rp1,766 miliar), Program Kearifan Lokal dua kelompok (Rp100 juta).
Bupati Gianyar, A A Gde Agung Bharata mengatakan, pihaknya berkomitmen membantu masyarakat miskin. Untuk itu Pemkab Gianyar selalu siap mendukung semua Program-Program pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
Saat ini, melalui dana sosial tak terduga Pemkab Gianyar juga telah menyiapkan bantuan kepada masyarakat yang sangat miskin dan anak-anak yatim piatu serta lanjut usia tanpa keluarga dengan jumlah rata-rata bantuan yang diterima sebesar Rp12 - Rp18 juta pertahun per Keluarga.
Demikian juga telah menyebar relawan-relawan sosial untuk memperhatikan anak-anak miskin dan lanjut usia tanpa keluarga (tidak ada yang mengurus).
"Kami prioritas pada masyarakat termiskin, anak-anak yatim piatu yang tinggal bersama saudaranya dan lanjut usia yang tidak ada mengurus. Jangankan sekolah, anak-anak yatim piatu makan saja susah hal itulah yang menjadi prioritas perhatian kami," tegas Agung Bharata. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Mereka sekaligus memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Penerima PKH juga diprioritaskan memperoleh bantuan Rastra (Beras Sejahtera)/Pangan, PIP (KIP), PBI-JKN (KIS), PMT, Rutilahu dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta program-program bersubsidi lainnya," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ketika menyerahkan Bantuan Sosial Non Tunai PPKH dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera Himpunan Bank-Bank Negara (HIMBARA) di Balai Budaya Gianyar, Minggu.
Ia mengatakan PKH yang telah dilaksanakan sejak 2007 menyasar bantuan bagi keluarga miskin, memiliki ibu hamil, balita, anak SD, SMP, SMA, disabilitas berat dan lansia 70 tahun ke atas.
PKH hingga tahun 2005 telah menjangkau 3,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bertambah menjadi 6 juta KPM pada tahun 2016. Dalam setahun, KPM akan menerima bantuan yang disalurkan sebanyak empat tahap.
Untuk awal penyaluran bantuan non tunai, Kemensos melalui HIMBARA akan menyalurkan bantuan sekitar 1 juta KPM di 20 Provinsi dan 68 Kabupaten/Kota.
Sedangkan tahap III dan IV rencananya mulai disalurkan pada akhir tahun 2016. Sementara tahun 2017 akan ditingkatkan menjadi 3 juta KPM penerima non tunai bantuan sosial.
Penyaluran bantuan sosial non tunai diprioritaskan pada wilayah perkotaan dengan manfaat E-Warong KUBE-PKH dan agent Bank HIMBARA.
Untuk memastikan keluarga miskin memperoleh bantuan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial secara "integrative holistic", maka penyalurannya menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimodifikasi menjadi Kartu Debet ATM HIMBARA dengan system E-Walet dan tabungan terintegrasi.
Teknis pengambilan bantuan non tunai PKH dan Rastra/Pangan melalui E-Warong KUBE-PKH ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Selain itu, terdapat titik-titik lainnya yang dapat digunakan untuk pencairan melalui agen-agen perbankan, ATM dan outlet bank tertentu. Jaringan outlet HIMBARA saat ini mencapai lebih 55.000 ATM dan lebih dari 114.000 agen sehingga dapat mengakomodir penyaluran bansos tersebut.
"Sistem itu merupakan karya inovatif HIMBARA bersama Kemensos untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan," ujar Mensos.
Sementara Bali menerima bantuan sosial tahun 2016 sebesar Rp270,870 miliar yang terbagi menjadi delapan jenis bantuan yakni, Program Keluarga Harapan (PKH), penerima manfaat 22.279 keluarga (Rp45,540 miliar), Bantuan Kompensasi Eks Timtim, 1.633 jiwa (Rp16,630 miliar), Bantuan Sosial Lanjut Usia, 800 jiwa (Rp1,6 miliar), Bantuan Sosial Disabilitas, 1.081 jiwa (Rp3,243 miliar), Beras Sejahtera (Rastra), 151.924 keluarga (Rp198,671 miliar), Bantuan Kendaraan Siaga Bencana, 14 Unit (Rp3,318 miliar), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), 1.606 anak (Rp1,766 miliar), Program Kearifan Lokal dua kelompok (Rp100 juta).
Bupati Gianyar, A A Gde Agung Bharata mengatakan, pihaknya berkomitmen membantu masyarakat miskin. Untuk itu Pemkab Gianyar selalu siap mendukung semua Program-Program pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
Saat ini, melalui dana sosial tak terduga Pemkab Gianyar juga telah menyiapkan bantuan kepada masyarakat yang sangat miskin dan anak-anak yatim piatu serta lanjut usia tanpa keluarga dengan jumlah rata-rata bantuan yang diterima sebesar Rp12 - Rp18 juta pertahun per Keluarga.
Demikian juga telah menyebar relawan-relawan sosial untuk memperhatikan anak-anak miskin dan lanjut usia tanpa keluarga (tidak ada yang mengurus).
"Kami prioritas pada masyarakat termiskin, anak-anak yatim piatu yang tinggal bersama saudaranya dan lanjut usia yang tidak ada mengurus. Jangankan sekolah, anak-anak yatim piatu makan saja susah hal itulah yang menjadi prioritas perhatian kami," tegas Agung Bharata. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016