Jakarta (Antara Bali) - Bank Indonesia menyatakan bahwa Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) ditargetkan mampu mengurangi tendensi pola konsumtif masyarakat termasuk penggunaan dana tidak sesuai bagi penerima bantuan sosial.
"Jika ada uang di dompet maka itu tidak akan bertahan lama. Dengan gerakan nontunai ini tendensi konsumtif lebih rendah," kata Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Ricky Satria saat memberikan pemaparan terkait GNNT dalam pelatihan Bank Indonesia bagi awak media bertajuk "Temu Wartawan Daerah di Jakarta, Senin.
Menurut dia, transaksi dengan non-tunai dinilai lebih efisien dan efektif serta praktis dengan adanya pelacakan histori transaksi yang lebih mudah.
Sistem pembayaran pemerintah daerah kepada masyarakat seperti penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan siswa miskin dan pembayaran dari masyarakat kepada pemerintah juga didorong menggunakan transaksi nontunai untuk menghindari penyalahgunaan anggaran atau praktik korupsi.
Bank sentral, lanjut dia, menargetkan 300 ribu hingga 400 ribu agen layanan keuangan digital (LKD) di seluruh Indonesia untuk turut mendongkrak GNNT.
Hingga saat ini, sudah ada 106.404 agen LKD yang tersebar di 485 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Penerima beras miskin tidak langsung menerima beras tetapi masuk ke rekening nantinya uang baru bisa dibayarkan ke Bulog ketika ia (penerima bantuan) `swipe` (gesek kartu) di warung yang menjadi agen," imbuhnya.
Meski pihaknya menggalakkan program GNNT, namun dalam pelaksanaannya masih menemukan sejumlah kendala seperti perilaku masyarakat yang lebih percaya dengan uang tunai.
"Itu tantangan yang sangat besar karena mereka lebih percaya dengan uang tunai," ucapnya.
Selain sulitnya merubah "mind set" masyarakat, interkoneksi yang terbatas, infrastruktur yang belum merata, model bisnis yang belum berkesinambungan hingga koordinasi di antara regulator dan pelaku bisnis juga menjadi hambatan.
Ricky lebih lanjut menjelaskan, penggunaan non-tunai masih didominasi di Pulau Jawa di antaranya yakni Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan daerah lainnya seperti di kawasan Timur Indonesia masih tergolong rendah.
Sedangkan transaksi nontunai regional yang sudah memiliki kartu uang elektronik yakni Jak-One Jakarta, Juara Bandung, Smart Card Makassar dan SEPP dari Sumatera Utara. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Jika ada uang di dompet maka itu tidak akan bertahan lama. Dengan gerakan nontunai ini tendensi konsumtif lebih rendah," kata Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Ricky Satria saat memberikan pemaparan terkait GNNT dalam pelatihan Bank Indonesia bagi awak media bertajuk "Temu Wartawan Daerah di Jakarta, Senin.
Menurut dia, transaksi dengan non-tunai dinilai lebih efisien dan efektif serta praktis dengan adanya pelacakan histori transaksi yang lebih mudah.
Sistem pembayaran pemerintah daerah kepada masyarakat seperti penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan siswa miskin dan pembayaran dari masyarakat kepada pemerintah juga didorong menggunakan transaksi nontunai untuk menghindari penyalahgunaan anggaran atau praktik korupsi.
Bank sentral, lanjut dia, menargetkan 300 ribu hingga 400 ribu agen layanan keuangan digital (LKD) di seluruh Indonesia untuk turut mendongkrak GNNT.
Hingga saat ini, sudah ada 106.404 agen LKD yang tersebar di 485 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Penerima beras miskin tidak langsung menerima beras tetapi masuk ke rekening nantinya uang baru bisa dibayarkan ke Bulog ketika ia (penerima bantuan) `swipe` (gesek kartu) di warung yang menjadi agen," imbuhnya.
Meski pihaknya menggalakkan program GNNT, namun dalam pelaksanaannya masih menemukan sejumlah kendala seperti perilaku masyarakat yang lebih percaya dengan uang tunai.
"Itu tantangan yang sangat besar karena mereka lebih percaya dengan uang tunai," ucapnya.
Selain sulitnya merubah "mind set" masyarakat, interkoneksi yang terbatas, infrastruktur yang belum merata, model bisnis yang belum berkesinambungan hingga koordinasi di antara regulator dan pelaku bisnis juga menjadi hambatan.
Ricky lebih lanjut menjelaskan, penggunaan non-tunai masih didominasi di Pulau Jawa di antaranya yakni Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan daerah lainnya seperti di kawasan Timur Indonesia masih tergolong rendah.
Sedangkan transaksi nontunai regional yang sudah memiliki kartu uang elektronik yakni Jak-One Jakarta, Juara Bandung, Smart Card Makassar dan SEPP dari Sumatera Utara. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016