Jakarta (Antara Bali) - Bank Indonesia (BI) mendorong agar bantuan sosial pemerintah disalurkan melalui transaksi nontunai kepada masyarakat yang berhak menerimanya sehingga proses pencairan dana lebih efektif dan efisien.
"Kami sedang mendorong gerakan nasional non-tunai (GNNT) misalnya menyalurkan bantuan sosial, masyarakat menerima tunai, sekarang yang sedang didorong bantuan nontunai," kata Deputi Gubernur Senior (DGS) BI, Mirza Adityaswara usai membuka temu wartawan daerah di Jakarta, Senin.
Dia mengharapkan bantuan nontunai itu bisa disalurkan melalui layanan keuangan digital sehingga masyarakat bisa membelanjakan bantuan tersebut dengan cara menukar menjadi sejumlah kebutuhan pokok.
Selain itu bank sentral tersebut juga mendorong pembayaran dari masyarakat kepada pemerintah salah satunya pembayaran retribusi yang dilakukan secara nontunai.
"Kalau mentransfer (pembayaran) nontunai dari pemerintah atau masyarakat membayar retribusi seperti pasar, parkir, air dan listik baar pakai nontunai bisa membuat lebih efisien dan mengurangi uang hilang di jalan," ucap Mirza yang menjsbat DGS BI sejak Oktober 2013 itu.
Dengan pembayaran bantuan sosial melalui nontunai atau transfer perbankan maka aliran dana tersebut dapat mudah dilacak oleh pihak terkait disamping lebih mudah dan efisien.
Sehingga penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial itu bisa dihindarkan.
Gerakan nasional non-tunai merupakan salah satu tugas pokok bank sentral itu dalam kebijakan sistem pembayaran, disampaikan kepada ratusan wartawan dari 22 daerah di Tanah Air dalam pelatihan ekonomi bertajuk "Temu Wartawan Daerah" di Jakarta, 2015 Oktober 2016.
Selain GNNT, tugas pokok di bidang sistem pembayaran juga menyangkut perencanaan cetak uang sampai mengedarkan ke masyarakat dan menarik uang lusuh hingga memusnahkan uang lusuh tersebut.
Selain menjaga kualitas dan fisik uang, lanjut dia, juga terkait `money changer` atau penukaran mata uang asing. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami sedang mendorong gerakan nasional non-tunai (GNNT) misalnya menyalurkan bantuan sosial, masyarakat menerima tunai, sekarang yang sedang didorong bantuan nontunai," kata Deputi Gubernur Senior (DGS) BI, Mirza Adityaswara usai membuka temu wartawan daerah di Jakarta, Senin.
Dia mengharapkan bantuan nontunai itu bisa disalurkan melalui layanan keuangan digital sehingga masyarakat bisa membelanjakan bantuan tersebut dengan cara menukar menjadi sejumlah kebutuhan pokok.
Selain itu bank sentral tersebut juga mendorong pembayaran dari masyarakat kepada pemerintah salah satunya pembayaran retribusi yang dilakukan secara nontunai.
"Kalau mentransfer (pembayaran) nontunai dari pemerintah atau masyarakat membayar retribusi seperti pasar, parkir, air dan listik baar pakai nontunai bisa membuat lebih efisien dan mengurangi uang hilang di jalan," ucap Mirza yang menjsbat DGS BI sejak Oktober 2013 itu.
Dengan pembayaran bantuan sosial melalui nontunai atau transfer perbankan maka aliran dana tersebut dapat mudah dilacak oleh pihak terkait disamping lebih mudah dan efisien.
Sehingga penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial itu bisa dihindarkan.
Gerakan nasional non-tunai merupakan salah satu tugas pokok bank sentral itu dalam kebijakan sistem pembayaran, disampaikan kepada ratusan wartawan dari 22 daerah di Tanah Air dalam pelatihan ekonomi bertajuk "Temu Wartawan Daerah" di Jakarta, 2015 Oktober 2016.
Selain GNNT, tugas pokok di bidang sistem pembayaran juga menyangkut perencanaan cetak uang sampai mengedarkan ke masyarakat dan menarik uang lusuh hingga memusnahkan uang lusuh tersebut.
Selain menjaga kualitas dan fisik uang, lanjut dia, juga terkait `money changer` atau penukaran mata uang asing. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016